Soal Evaluasi Program MBG, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Jabar
Kamis, 23 Oktober 2025 - 15:47 WIB
loading...
A
A
A
Iwan secara khusus mendukung penekanan Gubernur Dedi Mulyadi mengenai standar harga per porsi makanan sebesar Rp10.000. "Jika KDM sudah menetapkan standar, maka kualitas makanan tidak boleh dikurangi sedikit pun. Jangan curangi penerima manfaat," cetusnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar ini mengingatkan bahwa komitmen dana jumbo ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang berlapis, termasuk dari lembaga legislatif. "Kami di DPRD akan membentuk Tim Pengawas Khusus untuk memonitor alokasi dan realisasi dana Rp50 triliun ini sejak tahap perencanaan di tahun 2026," janji Iwan.
Dana Rp50 triliun tersebut, lanjut Iwan, juga harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Ia mendukung penuh rencana KDM agar bahan baku makanan diutamakan dari petani, peternak, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
"Filosofi MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga memberi penghidupan. Uang ini harus berputar di Jawa Barat. Petani kita untung, UMKM kita maju," tegas Iwan.
Iwan berharap, seluruh kabupaten/kota dapat memanfaatkan momentum evaluasi ini untuk membentuk lembaga aduan yang efektif. "Keluhan sekecil apa pun dari guru, siswa, atau orang tua harus ditindaklanjuti cepat. Sistem aduan ini kunci untuk perbaikan berkelanjutan," pungkasnya.
Iwan berharap, dengan sinergi antara evaluasi ketat oleh Pemprov dan kucuran dana besar dari BGN, Program MBG di Jawa Barat pada 2026 dapat menjadi percontohan nasional dalam hal kualitas, transparansi, dan dampak ekonomi yang positif.
Komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk menjerat pihak yang melanggar standar kualitas makanan dengan konsekuensi hukum juga mendapat apresiasi. Hal ini, menurut Iwan akan memberikan efek jera dan memastikan bahwa program kemanusiaan ini tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. "Ancaman sanksi hukum adalah garansi bahwa program ini dijalankan dengan integritas," demikian Iwan Suryawan.
Wakil Ketua DPRD Jabar ini mengingatkan bahwa komitmen dana jumbo ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang berlapis, termasuk dari lembaga legislatif. "Kami di DPRD akan membentuk Tim Pengawas Khusus untuk memonitor alokasi dan realisasi dana Rp50 triliun ini sejak tahap perencanaan di tahun 2026," janji Iwan.
Dana Rp50 triliun tersebut, lanjut Iwan, juga harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Ia mendukung penuh rencana KDM agar bahan baku makanan diutamakan dari petani, peternak, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
"Filosofi MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga memberi penghidupan. Uang ini harus berputar di Jawa Barat. Petani kita untung, UMKM kita maju," tegas Iwan.
Iwan berharap, seluruh kabupaten/kota dapat memanfaatkan momentum evaluasi ini untuk membentuk lembaga aduan yang efektif. "Keluhan sekecil apa pun dari guru, siswa, atau orang tua harus ditindaklanjuti cepat. Sistem aduan ini kunci untuk perbaikan berkelanjutan," pungkasnya.
Iwan berharap, dengan sinergi antara evaluasi ketat oleh Pemprov dan kucuran dana besar dari BGN, Program MBG di Jawa Barat pada 2026 dapat menjadi percontohan nasional dalam hal kualitas, transparansi, dan dampak ekonomi yang positif.
Komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk menjerat pihak yang melanggar standar kualitas makanan dengan konsekuensi hukum juga mendapat apresiasi. Hal ini, menurut Iwan akan memberikan efek jera dan memastikan bahwa program kemanusiaan ini tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. "Ancaman sanksi hukum adalah garansi bahwa program ini dijalankan dengan integritas," demikian Iwan Suryawan.
(cip)
Lihat Juga :
