Perbaikan MBG Harus Dimulai dari Ketepatan Sasaran hingga Transparansi Tata Kelola
Kamis, 09 Juli 2026 - 17:05 WIB
loading...
Pakar komunikasi Dr Emrus Sihombing menilai evaluasi dan refocusing yang dilakukan pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Evaluasi dan refocusing yang dilakukan pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Perbaikan implementasi program harus diarahkan pada ketepatan sasaran, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan standar keamanan pangan agar manfaat MBG benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
Hal itu disampaikan oleh pakar komunikasi Dr Emrus Sihombing. Dia mengatakan sejak awal mengkritisi pola penyaluran MBG yang diberikan secara merata kepada seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, intervensi gizi negara semestinya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak telantar, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Baca juga: Program MBG Perkuat Keadilan Sosial Melalui Pemenuhan Gizi
"Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal. Negara harus memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi," ujarnya Emrus, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai banyaknya makanan MBG yang tidak dikonsumsi penerima manfaat pada pelaksanaan sebelumnya menjadi indikator bahwa penentuan sasaran belum sepenuhnya tepat. Kondisi tersebut, menurut Emrus, bukan hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga mengurangi efektivitas program.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun, perubahan tersebut harus didukung dengan proses verifikasi data yang ketat.
Hal itu disampaikan oleh pakar komunikasi Dr Emrus Sihombing. Dia mengatakan sejak awal mengkritisi pola penyaluran MBG yang diberikan secara merata kepada seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, intervensi gizi negara semestinya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak telantar, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Baca juga: Program MBG Perkuat Keadilan Sosial Melalui Pemenuhan Gizi
"Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal. Negara harus memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi," ujarnya Emrus, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai banyaknya makanan MBG yang tidak dikonsumsi penerima manfaat pada pelaksanaan sebelumnya menjadi indikator bahwa penentuan sasaran belum sepenuhnya tepat. Kondisi tersebut, menurut Emrus, bukan hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga mengurangi efektivitas program.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun, perubahan tersebut harus didukung dengan proses verifikasi data yang ketat.
Lihat Juga :
