Soal Evaluasi Program MBG, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Jabar

Iwan juga menyoroti pembentukan Tim Evaluasi dan Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Pemprov sebagai wujud tanggung jawab daerah. Tim ini diharapkan bisa melakukan audit hingga ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkecil.

"Tim Satgas harus bekerja tanpa kompromi. Pemeriksaan bahan baku, proses memasak, waktu penyajian, hingga uji kelayakan makanan sebelum didistribusikan wajib dilakukan secara ketat," tegasnya.

Iwan juga menyambut baik kebijakan untuk menugaskan tim khusus, bukan guru, untuk mencicipi makanan demi memastikan independensi pemeriksaan. Di sisi lain, Iwan memberikan tanggapan terkait komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengucurkan dana hingga Rp50 triliun bagi operasional Program MBG di Jawa Barat pada 2026. Angka fantastis ini adalah peluang besar sekaligus tantangan berat.


"Ini adalah suntikan fiskal yang luar biasa. Dana Rp50 triliun ini harus benar-benar dioptimalkan untuk perbaikan gizi dan menggerakkan ekonomi lokal," kata politisi dari fraksi PKS ini.

Iwan mengamini pernyataan KDM bahwa dana tersebut harus dianggap sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun dikelola secara teknis oleh BGN, namun pelaksanaannya tetap melibatkan pemerintah daerah.

Menurutnya, pengakuan dana sebesar Rp50 triliun sebagai stimulus fiskal dapat membantu menutup potensi defisit anggaran daerah dan menopang pembangunan yang mungkin terhambat akibat penurunan dana transfer pusat.

Namun, dana sebesar itu juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi penyimpangan. Iwan meminta Pemprov Jabar dan BGN memastikan transparansi dan akuntabilitas total dalam penggunaan setiap rupiahnya.