Cegah Kasus Keracunan, Wakil Ketua DPRD Jabar Usulkan Bentuk Tim Khusus Evaluasi MBG
Senin, 22 September 2025 - 19:44 WIB
loading...
A
A
A
“Kalau masalahnya di teknis dan manajemen, kenapa dananya yang harus dikorbankan? Solusinya belum tentu tarik anggaran, tapi perbaiki sistemnya. Kita berbaik sangka dulu pada pemerintah untuk kolaborasi membenahi,” ujarnya.
Saat ini, BGN mencatat telah ada 8.344 unit Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) aktif dengan target mencapai 10.000 unit pada akhir September dan 20.000 pada Oktober. Estimasi serapan anggaran diprediksi menembus Rp20 triliun dalam dua bulan ke depan.
Namun menurut Iwan, peningkatan jumlah SPPG dan anggaran tidak berarti tanpa pengawasan kualitas yang ketat. Iwan mengusulkan pelibatan ahli pangan dan gizi, serta penguatan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan daerah.
“Tidak bisa hanya mengandalkan vendor. Harus ada tim quality control yang bekerja secara reguler dan independen. Ini soal standar kesehatan, bukan sekadar penyediaan makanan massal,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pengawasan publik, Iwan juga mengimbau masyarakat dan orang tua siswa untuk aktif melaporkan jika menemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi.
“Ini bukan soal politik atau oposisi. Ini soal nyawa anak-anak kita. Semua pihak harus terlibat aktif — pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas,” ucapnya.
Saat ini, BGN mencatat telah ada 8.344 unit Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) aktif dengan target mencapai 10.000 unit pada akhir September dan 20.000 pada Oktober. Estimasi serapan anggaran diprediksi menembus Rp20 triliun dalam dua bulan ke depan.
Namun menurut Iwan, peningkatan jumlah SPPG dan anggaran tidak berarti tanpa pengawasan kualitas yang ketat. Iwan mengusulkan pelibatan ahli pangan dan gizi, serta penguatan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan daerah.
“Tidak bisa hanya mengandalkan vendor. Harus ada tim quality control yang bekerja secara reguler dan independen. Ini soal standar kesehatan, bukan sekadar penyediaan makanan massal,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pengawasan publik, Iwan juga mengimbau masyarakat dan orang tua siswa untuk aktif melaporkan jika menemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi.
“Ini bukan soal politik atau oposisi. Ini soal nyawa anak-anak kita. Semua pihak harus terlibat aktif — pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
