Cegah Kasus Keracunan, Wakil Ketua DPRD Jabar Usulkan Bentuk Tim Khusus Evaluasi MBG
Senin, 22 September 2025 - 19:44 WIB
loading...
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengusulkan pembentukan Tim Khusus Evaluasi guna menindaklanjuti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG. Foto/istimewa
A
A
A
BANDUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah monumental dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Namun dalam implementasinya di lapangan, sejumlah persoalan muncul dan perlu segera dievaluasi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengusulkan pembentukan Tim Khusus Evaluasi guna menindaklanjuti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG di wilayah Jawa Barat.
“Kami sangat mengapresiasi niat mulia Presiden Prabowo melalui Program MBG. Tapi niat baik Presiden saja tidak cukup, jika di lapangan menimbulkan risiko kesehatan, semua pembantu-pembantunya perlu turun tangan membantu. Ini soal keselamatan anak-anak kita,” tegas Iwan, Senin (22/9/2025).
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Qodari: Pemerintah Tidak Buta dan Tuli
Usulan Iwan muncul setelah serangkaian kasus keracunan massal menimpa siswa sekolah di berbagai daerah, termasuk Garut, Tasikmalaya, serta sebelumnya di Bogor dan Cianjur. Menurutnya, kejadian ini bukan insiden biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pelaksanaan program perlu dievaluasi menyeluruh.
Iwan menekankan pentingnya membentuk tim independen yang akan turun langsung ke sekolah-sekolah terdampak untuk memperoleh data faktual dari masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.
“Laporan di atas kertas tidak cukup. Kita perlu turun langsung ke lapangan agar evaluasi benar-benar objektif dan menyentuh akar masalah,” jelas politisi Fraksi PKS itu.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengusulkan pembentukan Tim Khusus Evaluasi guna menindaklanjuti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG di wilayah Jawa Barat.
“Kami sangat mengapresiasi niat mulia Presiden Prabowo melalui Program MBG. Tapi niat baik Presiden saja tidak cukup, jika di lapangan menimbulkan risiko kesehatan, semua pembantu-pembantunya perlu turun tangan membantu. Ini soal keselamatan anak-anak kita,” tegas Iwan, Senin (22/9/2025).
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Qodari: Pemerintah Tidak Buta dan Tuli
Usulan Iwan muncul setelah serangkaian kasus keracunan massal menimpa siswa sekolah di berbagai daerah, termasuk Garut, Tasikmalaya, serta sebelumnya di Bogor dan Cianjur. Menurutnya, kejadian ini bukan insiden biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pelaksanaan program perlu dievaluasi menyeluruh.
Iwan menekankan pentingnya membentuk tim independen yang akan turun langsung ke sekolah-sekolah terdampak untuk memperoleh data faktual dari masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.
“Laporan di atas kertas tidak cukup. Kita perlu turun langsung ke lapangan agar evaluasi benar-benar objektif dan menyentuh akar masalah,” jelas politisi Fraksi PKS itu.
Lihat Juga :
