Cegah Kasus Keracunan, Wakil Ketua DPRD Jabar Usulkan Bentuk Tim Khusus Evaluasi MBG
Senin, 22 September 2025 - 19:44 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Puan Minta Evaluasi: Jangan Sampai Anak-anak Dirugikan
Kasus terbaru di Kabupaten Garut melibatkan sekitar 150 pelajar yang mengalami gejala keracunan ringan usai mengonsumsi makanan MBG. Insiden serupa terjadi di Tasikmalaya, dengan belasan siswa mengeluhkan mual dan muntah.
Lembaga pemantau pendidikan mencatat hingga pertengahan September 2025, lebih dari 5.360 siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami gejala keracunan akibat konsumsi makanan MBG. Termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Maluku.
Iwan menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak bersikap defensif terhadap kritik publik.
“Kami bukan antiterhadap Program MBG. Tapi pelaksanaannya yang harus dibenahi total mulai dari pengadaan, distribusi, pengawasan kualitas, hingga pemerataan. Di Jawa Barat, belum setengah siswa yang menerima MBG,” ujarnya.
Iwan juga menyoroti serapan anggaran MBG yang hingga awal September telah mencapai Rp15,7 triliun, namun dengan kualitas pelaksanaan yang masih dipertanyakan. “Kita tidak boleh terjebak pada pencapaian angka, tapi mengabaikan keselamatan anak-anak,” kata Iwan.
Terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tentang kemungkinan realokasi anggaran MBG karena rendahnya serapan di beberapa wilayah, Iwan meminta semua pihak berpikir matang sebelum mengambil keputusan.
Kasus terbaru di Kabupaten Garut melibatkan sekitar 150 pelajar yang mengalami gejala keracunan ringan usai mengonsumsi makanan MBG. Insiden serupa terjadi di Tasikmalaya, dengan belasan siswa mengeluhkan mual dan muntah.
Lembaga pemantau pendidikan mencatat hingga pertengahan September 2025, lebih dari 5.360 siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami gejala keracunan akibat konsumsi makanan MBG. Termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Maluku.
Iwan menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak bersikap defensif terhadap kritik publik.
“Kami bukan antiterhadap Program MBG. Tapi pelaksanaannya yang harus dibenahi total mulai dari pengadaan, distribusi, pengawasan kualitas, hingga pemerataan. Di Jawa Barat, belum setengah siswa yang menerima MBG,” ujarnya.
Iwan juga menyoroti serapan anggaran MBG yang hingga awal September telah mencapai Rp15,7 triliun, namun dengan kualitas pelaksanaan yang masih dipertanyakan. “Kita tidak boleh terjebak pada pencapaian angka, tapi mengabaikan keselamatan anak-anak,” kata Iwan.
Terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tentang kemungkinan realokasi anggaran MBG karena rendahnya serapan di beberapa wilayah, Iwan meminta semua pihak berpikir matang sebelum mengambil keputusan.
Lihat Juga :
