ASN Dinilai Gampang Dipolitisasi dalam Ajang Pilkada
Jum'at, 11 September 2020 - 20:10 WIB
loading...
Centre for Public Policy and Local Governance Studies (Publigo Institute) menilai sejumlah oknum ASN masih kerap tidak netral disetiap pagelaran pilkada. (Foto/Ilustrasi)
A
A
A
MEDAN - Centre for Public Policy and Local Governance Studies (Publigo Institute) menilai sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kerap tidak netral disetiap pagelaran pilkada .
"Ini merupakan cermin ASN yang masih gampang dipolitisasi," kata Direktur Centre for Public Policy and Local Governance Studies (Publigo Institute) Piki Pardede dalam Webinar yang diselenggarakan Publigo Institute bekerja sama dengan Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Sumut-NAD.
Dia menjelaskan, pun aturan tentang netralitas ASN masih belum mampu mengurai benang kusut atas ketidak independenan ASN sebagai pelayan publik. Maka itu, persoalan selama pegelaran Pilpres hingga Pilkada tidak lepas dari isu politik identitas, money politik hingga menyoal netralitas ASN.
Meskipun politisasi dan mobilisasi ASN sudah banyak jadi sorotan tapi praktiknya terus berlanjut. Salah satu persoalan yang sering terabaikan dalam tiap pelaksanaan pemilu salah satunya netralitas ASN. (BACA JUGA: Akhyar Di-bully HIPMI Sumut, Bobby Langsung Minta Maaf)
"Kita melihat tingkat kerawanan pelanggaran Pemilu masih tinggi terutama motif mobilisasi ASN yang dijadikan komoditas politik bagi elit untuk kepentingan pemenangan calon peserta pemilu. Karenanya ASN masih gampang dipolitisasi, pada akhirnya tidak ada ASN yang netral, mewujudkannya sangat susahâ ujar Piki.
"Ini merupakan cermin ASN yang masih gampang dipolitisasi," kata Direktur Centre for Public Policy and Local Governance Studies (Publigo Institute) Piki Pardede dalam Webinar yang diselenggarakan Publigo Institute bekerja sama dengan Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Sumut-NAD.
Dia menjelaskan, pun aturan tentang netralitas ASN masih belum mampu mengurai benang kusut atas ketidak independenan ASN sebagai pelayan publik. Maka itu, persoalan selama pegelaran Pilpres hingga Pilkada tidak lepas dari isu politik identitas, money politik hingga menyoal netralitas ASN.
Meskipun politisasi dan mobilisasi ASN sudah banyak jadi sorotan tapi praktiknya terus berlanjut. Salah satu persoalan yang sering terabaikan dalam tiap pelaksanaan pemilu salah satunya netralitas ASN. (BACA JUGA: Akhyar Di-bully HIPMI Sumut, Bobby Langsung Minta Maaf)
"Kita melihat tingkat kerawanan pelanggaran Pemilu masih tinggi terutama motif mobilisasi ASN yang dijadikan komoditas politik bagi elit untuk kepentingan pemenangan calon peserta pemilu. Karenanya ASN masih gampang dipolitisasi, pada akhirnya tidak ada ASN yang netral, mewujudkannya sangat susahâ ujar Piki.
Lihat Juga :
