UMKM Jakarta Dapat Keringanan Retribusi dan Bebas Sanksi, Catat Rinciannya!

JAKARTA - Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di wilayah DKI Jakarta bersiap menyambut harapan baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberikan keringanan bagi para pelaku UMKM melalui kebijakan pengurangan retribusi daerah dan pembebasan sanksi administratif untuk tahun 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2025 yang diundangkan pada 10 Juli 2025. Selain pengurangan retribusi untuk tahun berjalan, keputusan ini juga mencakup pembebasan sanksi administratif atas retribusi tahun 2024 bagi pelaku usaha di lokasi yang sama.

Adapun insentif yang diberikan untuk berbagai jenis lokasi usaha, antara lain:

- Lokasi sementara skala mikro

- Lokasi sementara skala mikro hewan peliharaan

- Lokasi sementara skala mikro tanaman hias

- Lokasi promosi usaha mikro dan kecil

- Lokasi binaan usaha mikro

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, “Melalui kebijakan ini Pemprov DKI Jakarta ingin meringankan beban pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.”

Pengurangan retribusi akan dilakukan secara otomatis melalui sistem Retribusi Online Sistem, dan dituangkan dalam penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahun 2025.

Rincian Pengurangan Retribusi UMKM 2025
Berikut adalah perbandingan besaran retribusi sebelum dan sesudah pengurangan yang telah dirinci oleh Bapenda DKI Jakarta berdasarkan lokasi usaha.

1. Lokasi Sementara Skala Mikro dan Hewan Peliharaan

Untuk jenis lokasi usaha ini diberikan diskon pada rentang 50-70 persen berdasarkan luas tempat usahanya, kurang dari 6 m² sampai 15 m². Dengan adanya pengurangan yang diberikan, nantinya pelaku usaha akan dikenakan tarif seragam, yakni Rp150.000 per bulan yang sebelumnya Rp300.000 sampai Rp500.000 per bulan.

2. Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias
Kemudian, untuk lokasi sementara skala mikro tanaman hias, Pemprov DKI Jakarta memberikan diskon mulai 53,33 persen sampai 86,54 persen. Diskon ini berdasarkan luas tempat usaha yang dimiliki, kurang dari 10 m² sampai 40 m². Berdasarkan diskon yang diberikan, para pemilik usaha yang menempatkan lokasi ini akan dikenakan tarif sebesar Rp175.000 per bulan. Sebelumnya, pada lokasi ini dikenakan tarif mulai Rp375.000 hingga Rp1.300.000 per bulan.

3. Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil
Sementara, lokasi promosi usaha mikro dan kecil dengan luas tempat usaha yang kurang dari 6 m² sampai 15 m² dan PPIKM, diberikan diskon mulai dari 44,44 persen sampai 66,67 persen. Untuk itu, tarif yang dikenakan nantinya sebesar Rp250.000 per bulan. Adapun tarif sebelumnya mulai dari Rp450.000 sampai Rp750.000 per bulan.

4. Lokasi Binaan Usaha Mikro
Sementara, untuk jenis lokasi binaan usaha mikro dibagi berdasarkan tipe tempat usaha, yakni kios dan los. Keduanya akan dikenakan tarif Rp200.000 per bulan setelah mendapatkan diskon 55,56 persen untuk kios dan 42,86 persen untuk los. Sebelumnya, tarif yang dikenakan untuk kios adalah Rp450.000 per bulan, dan los Rp350.000 per bulan.

Dengan diberikannya insentif ini, Pemprov DKI Jakarta mengimbau para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkannya secara optimal.

Melalui pengurangan retribusi dan pembebasan sanksi, beban biaya operasional diharapkan lebih ringan, sehingga pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Jakarta.

Yuk, dukung kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan demi kemajuan daerah, khususnya DKI Jakarta.