Sengkarut Kadin Jabar Memanas, Ketum Tolak Cabut SK Pembekuan Pengurus
Kamis, 10 September 2020 - 10:02 WIB
loading...
Sengkarut berkepanjangan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat memanas menyusul rencana agenda Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub) yang dinilai menyalahi aturan. (Ist)
A
A
A
BANDUNG - Sengkarut berkepanjangan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat memanas menyusul rencana agenda Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub) yang dinilai menyalahi aturan.
Ketua Umum (Ketum) Kadin Jabar, Tatan Pria Sarjana menegaskan, pihaknya menolak mencabut surat keputusan (SK) pembekuan delapan pengurus Kadin kabupaten/kota dan Dewan Pertimbangan Pengurus Kadin Jabar dengan alasan sudah sesuai dengan ketentuan organisasi.
"Kami melakukan pembekuan dan pembatalan sudah sesuai dengan AD/ART organisasi. Pembekuan delapan pengurus Kadin kabupaten/kota dilakukan dalam rangka penyelamatan organisasi dari kepentingan pribadi yang bisa merongrong Kadin Jabar," tegas Tatan dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2020).
Tatan juga menilai, Ketum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani telah salah menafsirkan proses terbitnya SK pemberhentian dan pembekuan pengurus tersebut hingga mengeluarkan surat pembatalan pembekuan dan pemberhentian pengurus yang dikeluarkan Kadin Jabar itu.
"Kami telah mencoba untuk menjelaskan hal ini pada Ketum Kadin Indonesia, namun ternyata tidak ditanggapi. Karena itulah, kami menolak untuk membatalkan SK tersebut. Selain karena cacat hukum, juga karena Kadin Indonesia menyalahi AD/ART," jelas Tatan.
Ketua Umum (Ketum) Kadin Jabar, Tatan Pria Sarjana menegaskan, pihaknya menolak mencabut surat keputusan (SK) pembekuan delapan pengurus Kadin kabupaten/kota dan Dewan Pertimbangan Pengurus Kadin Jabar dengan alasan sudah sesuai dengan ketentuan organisasi.
"Kami melakukan pembekuan dan pembatalan sudah sesuai dengan AD/ART organisasi. Pembekuan delapan pengurus Kadin kabupaten/kota dilakukan dalam rangka penyelamatan organisasi dari kepentingan pribadi yang bisa merongrong Kadin Jabar," tegas Tatan dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2020).
Tatan juga menilai, Ketum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani telah salah menafsirkan proses terbitnya SK pemberhentian dan pembekuan pengurus tersebut hingga mengeluarkan surat pembatalan pembekuan dan pemberhentian pengurus yang dikeluarkan Kadin Jabar itu.
"Kami telah mencoba untuk menjelaskan hal ini pada Ketum Kadin Indonesia, namun ternyata tidak ditanggapi. Karena itulah, kami menolak untuk membatalkan SK tersebut. Selain karena cacat hukum, juga karena Kadin Indonesia menyalahi AD/ART," jelas Tatan.
