PBB-P2 DKI Jakarta Bisa Dicicil: Beban Pajak Warga Jakarta Kian Ringan!

- Fotokopi KTP (untuk perorangan) atau identitas pengurus dan akta pendirian (untuk badan usaha).
- Surat kuasa bermaterai jika permohonan dikuasakan.
- Laporan keuangan jika alasan pengajuannya adalah kesulitan keuangan.
- Dokumen pendukung kondisi force majeure.
- Surat ketetapan pajak atau penghitungan masa pajak yang dimohonkan.
- Surat paksa (jika pengajuan dilakukan setelah penagihan dengan surat paksa).

Sebagai catatan penting, wajib pajak yang telah diberikan angsuran tidak dapat mengajukan perpanjangan waktu pembayaran atau pelaporan lainnya. Keputusan Gubernur dapat berupa persetujuan penuh atau sebagian terhadap jumlah dan jangka waktu angsuran.

Kebijakan angsuran PBB-P2 ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat. Diharapkan, fasilitas ini dapat meringankan beban finansial dan pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Bapenda DKI Jakarta atau menghubungi layanan informasi perpajakan setempat. Mari manfaatkan kemudahan ini agar kewajiban pajak dapat terpenuhi tanpa tekanan finansial yang berlebihan!