Pemprov DKI Jakarta Berlakukan Pembebasan 100% Pokok PBB-P2 Tahun 2025
Sabtu, 03 Mei 2025 - 08:00 WIB
loading...
(Ilustrasi: Bapenda DKI)
A
A
A
JAKARTA - Lebih dari sekadar sumber pembiayaan, pajak daerah adalah instrumen pemberdayaan wilayah. Ia memungkinkan pemerintah daerah menjalankan roda operasional dan mewujudkan pembangunan yang kita harapkan. Namun, dalam setiap langkahnya, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang mendasar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberi insentif berupa pemberlakuan kebijakan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun Pajak 2025.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berpihak pada masyarakat.
"Melalui kebijakan ini, masyarakat DKI Jakarta yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapat pembebasan sebesar 100 persen untuk pokok PBB-P2 Tahun 2025, tanpa perlu mengajukan permohonan secara manual. Dengan begitu diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah," ujarnya.
Adapun syarat Wajib Pajak yang Mendapat Pembebasan Otomatis:
1. Wajib Pajak merupakan orang pribadi
2. Memiliki rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta
3. Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, pembebasan hanya berlaku untuk satu objek dengan NJOP paling tinggi
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tervalidasi pada akun Pajak Online
Penjelasan Validasi NIK
Validasi NIK menjadi syarat penting dalam pemberian pembebasan ini. Adapun NIK yang dianggap valid harus:
1. Merupakan milik orang pribadi yang namanya tercantum dalam SPPT PBB-P2
2. Terdaftar aktif dalam sistem kependudukan dan bukan atas nama orang yang telah meninggal dunia
3. Sesuai secara penulisan dan urutan dengan nama di SPPT
4. Jika nama wajib pajak di SPPT telah meninggal, maka perlu dilakukan permohonan mutasi atau balik nama terlebih dahulu melalui sistem Pajak Online
Validasi NIK dapat dilakukan secara mandiri melalui website Pajak Online pada menu Pemutakhiran NIK. Panduan lengkap mengenai proses ini juga tersedia di situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
Berlaku Otomatis Mulai 8 April 2025
Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kriteria, pembebasan pokok PBB-P2 diberikan secara otomatis, tanpa perlu pengajuan atau formulir tambahan. Kepgub No. 281 Tahun 2025 ini resmi berlaku mulai 8 April 2025, dan menjadi salah satu langkah strategis Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien.
Nah, untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat merujuk pada: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.
Karena itulah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberi insentif berupa pemberlakuan kebijakan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun Pajak 2025.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berpihak pada masyarakat.
"Melalui kebijakan ini, masyarakat DKI Jakarta yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapat pembebasan sebesar 100 persen untuk pokok PBB-P2 Tahun 2025, tanpa perlu mengajukan permohonan secara manual. Dengan begitu diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah," ujarnya.
Adapun syarat Wajib Pajak yang Mendapat Pembebasan Otomatis:
1. Wajib Pajak merupakan orang pribadi
2. Memiliki rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta
3. Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, pembebasan hanya berlaku untuk satu objek dengan NJOP paling tinggi
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tervalidasi pada akun Pajak Online
Penjelasan Validasi NIK
Validasi NIK menjadi syarat penting dalam pemberian pembebasan ini. Adapun NIK yang dianggap valid harus:
1. Merupakan milik orang pribadi yang namanya tercantum dalam SPPT PBB-P2
2. Terdaftar aktif dalam sistem kependudukan dan bukan atas nama orang yang telah meninggal dunia
3. Sesuai secara penulisan dan urutan dengan nama di SPPT
4. Jika nama wajib pajak di SPPT telah meninggal, maka perlu dilakukan permohonan mutasi atau balik nama terlebih dahulu melalui sistem Pajak Online
Validasi NIK dapat dilakukan secara mandiri melalui website Pajak Online pada menu Pemutakhiran NIK. Panduan lengkap mengenai proses ini juga tersedia di situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
Berlaku Otomatis Mulai 8 April 2025
Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kriteria, pembebasan pokok PBB-P2 diberikan secara otomatis, tanpa perlu pengajuan atau formulir tambahan. Kepgub No. 281 Tahun 2025 ini resmi berlaku mulai 8 April 2025, dan menjadi salah satu langkah strategis Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien.
Nah, untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat merujuk pada: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.
(unt)
Lihat Juga :
