Pemprov DKI Jakarta Berlakukan Pembebasan 100% Pokok PBB-P2 Tahun 2025

JAKARTA - Lebih dari sekadar sumber pembiayaan, pajak daerah adalah instrumen pemberdayaan wilayah. Ia memungkinkan pemerintah daerah menjalankan roda operasional dan mewujudkan pembangunan yang kita harapkan. Namun, dalam setiap langkahnya, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang mendasar.

Karena itulah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberi insentif berupa pemberlakuan kebijakan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun Pajak 2025.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

"Melalui kebijakan ini, masyarakat DKI Jakarta yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapat pembebasan sebesar 100 persen untuk pokok PBB-P2 Tahun 2025, tanpa perlu mengajukan permohonan secara manual. Dengan begitu diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah," ujarnya.

Adapun syarat Wajib Pajak yang Mendapat Pembebasan Otomatis:
1. Wajib Pajak merupakan orang pribadi
2. Memiliki rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta
3. Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, pembebasan hanya berlaku untuk satu objek dengan NJOP paling tinggi
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tervalidasi pada akun Pajak Online