Musyawarah Daerah Harus Melalui Tahapan Sesuai AD/ART Partai Golkar
Jum'at, 04 September 2020 - 19:56 WIB
loading...
Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota harus menjadi semangat konsolidasi organisasi peningkatan kinerja partai. (Foto/Ilustrasi)
A
A
A
BOGOR - Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota harus menjadi semangat konsolidasi organisasi peningkatan kinerja partai.
Meski demikian, tahapan-tahapan penyelenggaran Musda pun juga harus dilalui sebagaimana yang tertuang dalam aturan partai.
Saat ini ditenggarai penyelenggaraan Musda Partai Golkar di beberapa tingkatan yang tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya.
"Mestinya ini (Musda) adalah momentum untuk memperbaiki soliditas dan kinerja partai dalam menghadapi pilkada, pileg dan pilpres. Perbaikan-perbaikan internal di DPD-DPD secara vertikal maupun horizontal dengan tahapan yang benar dalam forum Musda," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono dalam pesan tertulisnya, Jumat (9/4/2020). (BACA JUGA: Rektor UIN Sumut Ditetapkan Tersangka Terkait Proyek Pembangunan Gedung Kuliah)
Agung Laksono yang juga Ketua MPO Kosgoro 1957 itu menyebutkan idealnya pelaksanaan musda umumnya di selenggarakan selama dua sampai tiga hari, sebab ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, misalnya laporan pertanggungjawaban, pandangan daerah dan rapat-rapat komisi lalu diakhiri dengan agenda pemilihan.
"Tapi sayangnya belakangan ini ada musda yang hanya dilakukan satu hari bahkan beberapa jam saja dan itu pun hanya mengejar kursi ketua DPD nya saja," ujarnya.
Penyelenggaraan musda, lanjut Agung Laksono merupakan forum tertinggi partai di daerah, maka harus digunakan sebaik-baiknya.
"Ini (Musda) bisa jadi momentum dalam membenahi elemen-elemen partai dan membuat program yang jelas. Tapi semua kader internal Partai Golkar juga perlu mengetahui kewenangannya apa, haknya apa, tahapannya bagaimana dan membuka ruang demokrasi. Sebab, disamping tahapan harus dijalankan, aspek demokrasinya juga harus dilaksanakan, dirawat dan dipertahankan," tegasnya. (BACA JUGA: Gelaran Musyawarah Daerah Harus Melalui Tahapan Sesuai AD/ART Partai Golkar)
Pada pelaksanaan musda di beberapa daerah yang sudah terselenggara, mantan Menko Kesra ini menyebutkan ada yang berjalan dengan bagus, tapi paling banyak dan lebih menonjol hanya memilih ketua DPD saja.
"Saya juga mendengar kabar ada tindakan-tindakan yang kurang demokratis seperti penunjukkan PLT pada pengurus DPD dan PK secara mendadak jelang penyelenggaraan Musda. Saya kira ini sebagai otokritik untuk memperbaiki semua agar roda organisasi berjalan dengan baik dan benar," paparnya.
Meski demikian, tahapan-tahapan penyelenggaran Musda pun juga harus dilalui sebagaimana yang tertuang dalam aturan partai.
Saat ini ditenggarai penyelenggaraan Musda Partai Golkar di beberapa tingkatan yang tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya.
"Mestinya ini (Musda) adalah momentum untuk memperbaiki soliditas dan kinerja partai dalam menghadapi pilkada, pileg dan pilpres. Perbaikan-perbaikan internal di DPD-DPD secara vertikal maupun horizontal dengan tahapan yang benar dalam forum Musda," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono dalam pesan tertulisnya, Jumat (9/4/2020). (BACA JUGA: Rektor UIN Sumut Ditetapkan Tersangka Terkait Proyek Pembangunan Gedung Kuliah)
Agung Laksono yang juga Ketua MPO Kosgoro 1957 itu menyebutkan idealnya pelaksanaan musda umumnya di selenggarakan selama dua sampai tiga hari, sebab ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, misalnya laporan pertanggungjawaban, pandangan daerah dan rapat-rapat komisi lalu diakhiri dengan agenda pemilihan.
"Tapi sayangnya belakangan ini ada musda yang hanya dilakukan satu hari bahkan beberapa jam saja dan itu pun hanya mengejar kursi ketua DPD nya saja," ujarnya.
Penyelenggaraan musda, lanjut Agung Laksono merupakan forum tertinggi partai di daerah, maka harus digunakan sebaik-baiknya.
"Ini (Musda) bisa jadi momentum dalam membenahi elemen-elemen partai dan membuat program yang jelas. Tapi semua kader internal Partai Golkar juga perlu mengetahui kewenangannya apa, haknya apa, tahapannya bagaimana dan membuka ruang demokrasi. Sebab, disamping tahapan harus dijalankan, aspek demokrasinya juga harus dilaksanakan, dirawat dan dipertahankan," tegasnya. (BACA JUGA: Gelaran Musyawarah Daerah Harus Melalui Tahapan Sesuai AD/ART Partai Golkar)
Pada pelaksanaan musda di beberapa daerah yang sudah terselenggara, mantan Menko Kesra ini menyebutkan ada yang berjalan dengan bagus, tapi paling banyak dan lebih menonjol hanya memilih ketua DPD saja.
"Saya juga mendengar kabar ada tindakan-tindakan yang kurang demokratis seperti penunjukkan PLT pada pengurus DPD dan PK secara mendadak jelang penyelenggaraan Musda. Saya kira ini sebagai otokritik untuk memperbaiki semua agar roda organisasi berjalan dengan baik dan benar," paparnya.
(vit)
Lihat Juga :
