Pengunjuk Rasa Indonesia Gelap Abaikan Imbauan Polisi, Orator: Bapak Mending Diam Aja
loading...

Pengunjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap menggelar aksi di Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Polisi mengimbau peserta aksi bertajuk “Indonesia Gelap” di Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat kondusif dalam menyampaikan aspirasinya. Imbauan itu justru tak digubris serius oleh peserta aksi.
Bedasarkan pantauan di lokasi, polisi dengan pengeras suara yang berada di balik barier beton mengimbau peserta aksi agar tak melakukan perusakan. Sementara peserta aksi di depan Patung Kuda tampak mendengarkan imbauan itu.
"Untuk teman-teman sekalian untuk tidak merusak kawat barrier. Kami mengimbau untuk tidak merusak kawat barrier," ujar petugas dalam imbauannya.
Petugas juga meminta peserta aksi agar selalu berhati-hati atas provokasi di lokasi aksi. Polisi berjanji akan terus memberikan pelayanan terbaik peserta aksi menyampaikan pendapat.
"Perhatikan kanan kiri Anda belum tentu itu adalah rekan, bisa jadi itu adalah provokator. Imbauan kepada korlap untuk bisa mengendalikan massa aksinya," sambungnya, Jumat (21/2/2025).
Setelah imbauan selesai, orotar menyampaikan kepada polisi agar tak banyak bersuara ketika peserta sedang menyampaikan aspirasinya. "Bapak Polisi sekalian, kalau Bapak bicara, di sini akan semakin geram. Bapak mending diam saja," kata orator.
Ucapan orator itupun disambut gemuruh peserta aksi di lapangan. Selanjutnya orator di atas mobil komando kembali menyampaikan aspirasi.
Adapun, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.
Adapun berikut tuntutan peserta aksi Indonesia di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis.
Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak UU Minerba
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi TNI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Evaluasi Inpres No. 01 Tahun 2025
Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis.
Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen dan kesejahteraan dosen. Akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset.
Korupsi adalah hal mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib
Revisi Tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.
13. Reformasi Polri
Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Bedasarkan pantauan di lokasi, polisi dengan pengeras suara yang berada di balik barier beton mengimbau peserta aksi agar tak melakukan perusakan. Sementara peserta aksi di depan Patung Kuda tampak mendengarkan imbauan itu.
"Untuk teman-teman sekalian untuk tidak merusak kawat barrier. Kami mengimbau untuk tidak merusak kawat barrier," ujar petugas dalam imbauannya.
Petugas juga meminta peserta aksi agar selalu berhati-hati atas provokasi di lokasi aksi. Polisi berjanji akan terus memberikan pelayanan terbaik peserta aksi menyampaikan pendapat.
"Perhatikan kanan kiri Anda belum tentu itu adalah rekan, bisa jadi itu adalah provokator. Imbauan kepada korlap untuk bisa mengendalikan massa aksinya," sambungnya, Jumat (21/2/2025).
Setelah imbauan selesai, orotar menyampaikan kepada polisi agar tak banyak bersuara ketika peserta sedang menyampaikan aspirasinya. "Bapak Polisi sekalian, kalau Bapak bicara, di sini akan semakin geram. Bapak mending diam saja," kata orator.
Ucapan orator itupun disambut gemuruh peserta aksi di lapangan. Selanjutnya orator di atas mobil komando kembali menyampaikan aspirasi.
Adapun, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.
Adapun berikut tuntutan peserta aksi Indonesia di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis.
Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak UU Minerba
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi TNI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Evaluasi Inpres No. 01 Tahun 2025
Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis.
Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen dan kesejahteraan dosen. Akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset.
Korupsi adalah hal mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib
Revisi Tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.
13. Reformasi Polri
Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
(cip)