Gas 3 Kg Tak Dijual di Pengecer, Pengamat: Kenapa Bikin Kebijakan yang Nyusahin Rakyat

JAKARTA - Kebijakan baru distribusi gas 3 kg tak dijual di eceran dan hanya bisa dibeli di pangkalan resmi dinilai menyusahkan rakyat. Banyak warga mengeluhkan susahnya membeli gas 3 kg.

"Katanya agar subsidi buat rakyat tepat sasaran. Per 1 Februari 2025, warung eceran ndak boleh lagi jualan gas 3 kg itu lagi. Kalo mau jualan harus mengubah status dari eceran jadi pangkalan yang mesti daftar online, ini itu, luas tempat usaha, daftarkan induk usaha, dan sejenisnya," ujar Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno melalui Instagramnya @adiprayitno.official, Senin (3/2/2025).



Menurut dia, jangankan mengurus induk usaha, pendapatan warung kelontong saat ini sangat pas-pasan. Padahal, kehadiran gas 3 kg di warung kelontong tentunya juga membantu masyarakat meskipun terdapat selisih harga yang masih bisa dimaklumi.

"Selisih Rp3 ribu-Rp4 ribu itu bagi warga dianggap biasa karena warga tak harus ke pangkalan yang jaraknya jauh dan tentunya butuh biaya tambahan. Ingat loh ya pak pejabat yang budiman, tak semua warga punya motor, tak semua wilayah terjangkau angkutan umum. Tersiksalah warga saat ini yang harus susah payah ke pangkalan yang jauh dari rumahnya," katanya.

Kebijakan baru ini tentunya sangat menyusahkan warga dalam membeli gas. Sebab, warga harus mengantre jika harus ke pangkalan resmi dan tentunya membutuhkan biaya tambahan.

"Kenapa sih harus bikin kebijakan yang nyusahin rakyat. Seneng bener bikin rakyat susah," ucap Adi.

Dalam permasalahan ini, seharusnya yang diburu itu kebocoran anggaran negara. Para koruptor yang jelas merugikan negara dan membuat rakyat menjadi susah.

"Model tabung gas begini perlahan, pelan-pelan, adakan sosialisasi dulu, serta dampingi warung eceran itu jadi pengusaha yang bener. Kasih modal, kasih tempat luas, bantu penjualannya, dan seterusnya," ujarnya.