Keharmonisan AZ Nahkodai Pemerintahan Bisa Dicontoh

BANDA ACEH - Tiga tahun masa pemerintahan Banda Aceh dibawah nahkoda Aminullah Usman bersama Zainal Arifin (AZ) mengundang banyak perhatian berbagai kalangan. Banyak yang menyampaikan apresiasi, dan tak sedikit pula yang kerap memberi saran serta masukan, khususnya dari stakeholder, pengamat ekonomi, dan hingga organisasi kepemudaan di Aceh, terutama di Banda Aceh.

Dari sebuah acara yang ditayangkan secara virtual (Live Streaming) di Instagram LSM Generasi Aceh Peduli (GAP), oleh Ketua GAP Heri Safrijal turut menghadirkan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, pakar ekonomi yang juga akademisi dari Unsyiah Amri, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Isnaini Husda, Sekjen KNPI Banda Aceh Zulkifli Andi Govi, dan bertindak sebagai moderator Ketua Brigade Anak Serdadu (BAS) Aceh Drs Isa Alima.

Dari semua penyampaian, semua pembicara turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Aminullah–Zainal. Pasalnya, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Banda Aceh saat ini dinilai sangat harmonis.

Isnaini Husda dalam kesempatannya menyampaikan, selama tiga tahun Amin–Zainal memimpin kota, ia menilai banyak perkembangan juga di sektor pembangunan, terutama pada pemenuhan kebutuhan warga kota, yaitu kebutuhan air salah-satunya. “Walaupun masih harus terus berbenah secara keseluruhan namun kita bisa melihat keseriusan Pemkot saat ini dengan membangun Reservoir untuk kebutuhan air masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan sejumlah upaya Pemkot saat ini seperti penataan lahan parkir, relokasi pasar peunayong sebagai terobosan baru dalam penataan kota, sektor kebersihan dan keindahan kota juga menjadi poin penting dalam menyulap wajah Banda Aceh lebih baik lagi, katanya.

Sementara itu, pakar ekonomi yang dikenal kritis dengan data-datanya, Amri pun turut memberikan komentar. Dalam kesempatannya ia menyampaikan bahwa hampir tak ada celah untuk menaruh kata ‘gagal’ pada kinerja AZ. Namun, Amri cukupkan diri dengan menyampaikan pandangannya dari segi penataan kota, yang dimana ia menilai Banda Aceh sebagai miniaturnya Aceh sudah selayaknya dilaksanakan perencanaan pembangunan antara Banda Aceh dengan Aceh Besar.

“Pertama kali saya menyampaikan apresiasi kepada kepemimpinan AZ atas keberhasilan memimpin Banda Aceh. Seperti yang kita ketahui Banda Aceh itu adalah miniaturnya Aceh, jadi kalau berbicara Aceh sama juga dengan berbicara Banda Aceh.” ujarnya.

Menurutnya, karena semua etnis kabupaten/kota di Aceh, bahkan etnis secara nasional itu ada di Banda Aceh, “semua instansi vertikal pun ada di Banda Aceh, tentu yang mampir disini bukan hanya orang dasar, tetapi seluruh nusantara etnisnya ada di Aceh.”

Baginya, sebagai Ibukota Provinsi, Banda Aceh dengan luas dan kepadatan jumlah penduduknya saat ini sudah sepantasnya lebih hebat dari 22 kabupaten/kota lainnya di Aceh. "Disimpulkan bahwa perlu perencanaan pembangunan bersama antara Banda Aceh dengan Aceh Besar (pinggiran/perbatasan), jika itu dilakukan maka Banda Aceh sudah cukup ideal sebagai Ibukota.”

Amri pun berharap kerja sama perencanaan itu dapat diwujudkan, seperti halnya air yang berasal dari Aceh Besar, sampah dari Banda Aceh juga dibuang ke Aceh Besar (TPA sampah), karena itu perlu perencanaan bersama, ungkapnya. “Idealnya seperti bangunan gedung kantor-kantor provinsi itu letaknya di pinggiran Banda Aceh, kita perlu lakukan pengembangan disini dan bukan berarti mencaplok Aceh Besar.”