Kapolda Lampung Tekankan 6 Poin Penting untuk Dukung Astacita Presiden, Ini Rinciannya
Minggu, 08 Desember 2024 - 18:36 WIB
loading...
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menekankan 6 poin penting guna memastikan peran aktif Polri dalam mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Foto/Ist
A
A
A
BANDARLAMPUNG - Polda Lampung menekankan 6 poin penting guna memastikan peran aktif Polri dalam mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Adapun poin penting tersebut yakni pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kecurangan dan pencegahan peredaran gelap narkoba termasuk judi online.
Baca juga: Profil Irjen Helmy Santika, Lulusan Akpol 1993 yang Jadi Kapolda Lampung
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, pihaknya turut menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap proyek pembangunan di wilayah Lampung.
Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat.
Terlebih pasca selesainya pesta demokrasi yang mana di Provinsi Lampung nantinya akan dipimpin oleh kepala-kepala daerah baru sesuai pilihan rakyat.
"Kami akan melakukan pengawasan, yang meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan media serta aparatur penegak hukum lainnya," kata Kapolda, dikutip Minggu (8/12/2024).
Baca juga: Polda Lampung Pecat 17 Anggotanya, Terbanyak Gegara Disersi
Helmy melanjutkan, Polda Lampung juga akan melakukan penindakan hukum terhadap kebocoran keuangan negara dengan menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang berpotensi menyebabkan kebocoran keuangan negara
"Penekanan ini sejalan dengan arahan Kapolri yang meminta seluruh jajaran Polri untuk mendukung penuh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara," ungkapnya.
Helmy menambahkan, pihaknya telah berkomitmen tidak akan tebang pilih, termasuk anggota polri yang terlibat. Semua akan di proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Menurut Helmy, netralitas Polri sebagai jaminan keadilan dan kepercayaan masyarakat dan tetap menjadi bagian masyarakat sebagai pengayom, pelindung serta pelayanan.
"Polri akan bekerja sama dengan TNI dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan hingga pelantikan, ini merupakan kemenangan masyarakat Lampung untuk tetap menjaga kestabilan keamanan yang ada," tuturnya.
Selanjutnya, poin terakhir kata Helmy, Polda Lampung juga akan menjaga stabilitas harga pangan dan menindak tegas penimbunan.
"Kami menginstruksikan jajarannya untuk memastikan stabilitas harga pangan di Lampung. Disamping tetap terus mengecek segala stok pangan hingga di triwulan pertama pada tahun 2025 mendatang," sebutnya.
Lebih lanjut Helmy menegaskan akan menindak tegas segala bentuk penimbunan dan manipulasi harga yang dapat merugikan masyarakat serta memastikan bahwa stok pangan yang dibutuhkan masyarakat masih ada dengan menggandeng stakeholder terkait.
"Kami akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Badan Pangan Nasional untuk memantau pasokan dan harga pangan," pungkasnya.
Adapun poin penting tersebut yakni pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kecurangan dan pencegahan peredaran gelap narkoba termasuk judi online.
Baca juga: Profil Irjen Helmy Santika, Lulusan Akpol 1993 yang Jadi Kapolda Lampung
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, pihaknya turut menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap proyek pembangunan di wilayah Lampung.
Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat.
Terlebih pasca selesainya pesta demokrasi yang mana di Provinsi Lampung nantinya akan dipimpin oleh kepala-kepala daerah baru sesuai pilihan rakyat.
"Kami akan melakukan pengawasan, yang meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan media serta aparatur penegak hukum lainnya," kata Kapolda, dikutip Minggu (8/12/2024).
Baca juga: Polda Lampung Pecat 17 Anggotanya, Terbanyak Gegara Disersi
Helmy melanjutkan, Polda Lampung juga akan melakukan penindakan hukum terhadap kebocoran keuangan negara dengan menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang berpotensi menyebabkan kebocoran keuangan negara
"Penekanan ini sejalan dengan arahan Kapolri yang meminta seluruh jajaran Polri untuk mendukung penuh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara," ungkapnya.
Helmy menambahkan, pihaknya telah berkomitmen tidak akan tebang pilih, termasuk anggota polri yang terlibat. Semua akan di proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Menurut Helmy, netralitas Polri sebagai jaminan keadilan dan kepercayaan masyarakat dan tetap menjadi bagian masyarakat sebagai pengayom, pelindung serta pelayanan.
"Polri akan bekerja sama dengan TNI dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan hingga pelantikan, ini merupakan kemenangan masyarakat Lampung untuk tetap menjaga kestabilan keamanan yang ada," tuturnya.
Selanjutnya, poin terakhir kata Helmy, Polda Lampung juga akan menjaga stabilitas harga pangan dan menindak tegas penimbunan.
"Kami menginstruksikan jajarannya untuk memastikan stabilitas harga pangan di Lampung. Disamping tetap terus mengecek segala stok pangan hingga di triwulan pertama pada tahun 2025 mendatang," sebutnya.
Lebih lanjut Helmy menegaskan akan menindak tegas segala bentuk penimbunan dan manipulasi harga yang dapat merugikan masyarakat serta memastikan bahwa stok pangan yang dibutuhkan masyarakat masih ada dengan menggandeng stakeholder terkait.
"Kami akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Badan Pangan Nasional untuk memantau pasokan dan harga pangan," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
