Pemko Medan Gagal Atasi COVID-19 Malah Minta Dana Lagi hingga Rp900 Miliar

Bahkan pihaknya akan meminta aparat hukum untuk ikut mengawasi dan memeriksa dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 yang dikelola Pemko Medan.

"Itu bagian dari rekomendasi kami akan usulkan penawasan dan penyelidikan penggunaan anggaran," beber Roby. (BACA JUGA: Pendaftaran Balon Pilkada Medan 4-6 September, PCR Covid-19 Harus Dipenuhi)

Hal senada disampaikan anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS. Hendra menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan COVID-19.

Kata Hendra DS, apa yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

"Pemko Medan gamang dalam menangani kasus Covid ini. Terlihat dengan kawasan zona merah yang tak bisa diatasi sampai saat ini. Seluruh kecamatan sekarang masih zona merah," kata Hendra DS.

Penggunaan anggaran yang begitu besar itu, harusnya digunakan untuk prioritas sosialisasi kesadaran masyarakat.

"Kalau masyarakat sudah ada kesadaran dengan sosialisasi yang dilakukan Pemko, maka akan lebih mudah untuk diarahkan agar lebih waspada dengan bahaya Covid ini. Tapi faktanya untuk sosialisasi saja masih sangat minim, padahal anggaran besar," tandasnya.