Kisah Kabinet 100 Menteri yang Berakhir Kurang dari 100 Hari
Senin, 21 Oktober 2024 - 18:48 WIB
loading...
Kisah kabinet 100 menteri yang berakhir kurang dari 100 hari ini menarik untuk disimak. Kabinet itu adalah Kabinet Dwikora II atau Dwikora yang disempurnakan di era Presiden Soekarno. Foto/Wikipedia
A
A
A
KISAH kabinet 100 menteri yang berakhir kurang dari 100 hari ini menarik untuk disimak. Kabinet 100 menteri yang dimaksud adalah Kabinet Dwikora II atau Dwikora yang disempurnakan.
Namun nama kabinet tersebut diplesetkan jadi Kabinet Gestapu atau Kabinet 100 Menteri oleh lawan politik Presiden Soekarno.
Baca juga: 4 Jenderal TNI AD Kelahiran Ngawi Berkarier Moncer, Nomor Terakhir Menteri Kabinet Dwikora
Pada saat itu, jumlah anggota yang menempati Kabinet Dwikora II mencapai 108 kementerian.
Tujuan dari pembentukan Kabinet 100 Menteri adalah untuk menghadapi krisis sosial, ekonomi, dan keamanan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Usai peristiwa G30S, kalangan mahasiswa dan pelajar mulai sering melakukan demonstrasi demi menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), membersihkan kabinet dari unsur G30S/PKI, dan menurunkan harga dan perbaiki ekonomi.
Bukannya memenuhi tuntutan demonstran, Sukarno justru mempertahankan beberapa tokoh yang dikenal dekat dengan PKI dalam perombakan kabinet.
Di antaranya adalah Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, dan Sudibjo.
Baca juga: Daftar 27 Menteri Prabowo Kelahiran Jawa, Ini Nama-namanya
Hal itu membuat, tokoh-tokoh anti-PKI seperti Jenderal AH Nasution dan Arudji Kartawinata justru tidak dilibatkan, sehingga menambah kekecewaan masyarakat dan Angkatan Bersenjata.
Pada 4 Februari 1966, Sukarno resmi melantik Kabinet Dwikora II. Presiden pertama Indonesia itu menyebutkan jika kabinet ini dibentuk untuk memperkuat landasan perjuangan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Pelantikan itu lantas ditentang keras oleh kalangan pelajar. Gelombang aksi protes itu berujung tragis dengan gugurnya Arief Rahman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, yang tertembak oleh pasukan Tjakrabirawa.
Tidak hanya di kalangan akademisi, protes ini juga dilakukan oleh ABRI dan Front Pancasila menolak gagasan pembentukan Barisan Soekarno untuk memperkuat dukungan terhadap kepemimpinannya.
Sejak saat itu, mulai santer terdengar informasi tentang ancaman keamanan terhadap Sukarno. Presiden RI itu akhirnya berangkat ke Istana Bogor, di mana ia kemudian menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar.
Surat tersebut memberi kewenangan pada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah demi memulihkan keamanan negara.
Setelahnya, Soeharto lantas bergerak cepat dengan menangkap beberapa menteri, termasuk Omar Dhani, Subandrio, dan Chaerul Saleh.
Hingga pada 30 Maret 1966, Soeharto merombak kabinet menjadi Kabinet Dwikora III, yang menandai runtuhnya Kabinet 100 Menteri. Tak seperti besarnya anggota kabinet, Kabinet 100 Menteri hanya bertahan selama 32 hari.
Namun nama kabinet tersebut diplesetkan jadi Kabinet Gestapu atau Kabinet 100 Menteri oleh lawan politik Presiden Soekarno.
Baca juga: 4 Jenderal TNI AD Kelahiran Ngawi Berkarier Moncer, Nomor Terakhir Menteri Kabinet Dwikora
Pada saat itu, jumlah anggota yang menempati Kabinet Dwikora II mencapai 108 kementerian.
Tujuan dari pembentukan Kabinet 100 Menteri adalah untuk menghadapi krisis sosial, ekonomi, dan keamanan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Usai peristiwa G30S, kalangan mahasiswa dan pelajar mulai sering melakukan demonstrasi demi menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), membersihkan kabinet dari unsur G30S/PKI, dan menurunkan harga dan perbaiki ekonomi.
Bukannya memenuhi tuntutan demonstran, Sukarno justru mempertahankan beberapa tokoh yang dikenal dekat dengan PKI dalam perombakan kabinet.
Di antaranya adalah Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, dan Sudibjo.
Baca juga: Daftar 27 Menteri Prabowo Kelahiran Jawa, Ini Nama-namanya
Hal itu membuat, tokoh-tokoh anti-PKI seperti Jenderal AH Nasution dan Arudji Kartawinata justru tidak dilibatkan, sehingga menambah kekecewaan masyarakat dan Angkatan Bersenjata.
Pada 4 Februari 1966, Sukarno resmi melantik Kabinet Dwikora II. Presiden pertama Indonesia itu menyebutkan jika kabinet ini dibentuk untuk memperkuat landasan perjuangan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Pelantikan itu lantas ditentang keras oleh kalangan pelajar. Gelombang aksi protes itu berujung tragis dengan gugurnya Arief Rahman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, yang tertembak oleh pasukan Tjakrabirawa.
Tidak hanya di kalangan akademisi, protes ini juga dilakukan oleh ABRI dan Front Pancasila menolak gagasan pembentukan Barisan Soekarno untuk memperkuat dukungan terhadap kepemimpinannya.
Sejak saat itu, mulai santer terdengar informasi tentang ancaman keamanan terhadap Sukarno. Presiden RI itu akhirnya berangkat ke Istana Bogor, di mana ia kemudian menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar.
Surat tersebut memberi kewenangan pada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah demi memulihkan keamanan negara.
Setelahnya, Soeharto lantas bergerak cepat dengan menangkap beberapa menteri, termasuk Omar Dhani, Subandrio, dan Chaerul Saleh.
Hingga pada 30 Maret 1966, Soeharto merombak kabinet menjadi Kabinet Dwikora III, yang menandai runtuhnya Kabinet 100 Menteri. Tak seperti besarnya anggota kabinet, Kabinet 100 Menteri hanya bertahan selama 32 hari.
(shf)
Lihat Juga :
