Diprotes Politikus PDIP Maju di Pilgub, Kapolda Sumbar Dicopot Mendadak
Minggu, 08 Desember 2019 - 14:50 WIB
Diprotes Politikus PDIP Maju di Pilgub, Kapolda Sumbar Dicopot Mendadak
A
A
A
SUMATERA BARAT - Irjen Pol Fakhrizal dicopot dari jabatan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) dan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama bidang Sabara dan Baharkam Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Posisi Fakhrizal digantikan oleh Irjen Pol Toni Harmanto yang merupakan kawan seangkatan Kapolri Idham Aziz.
Perintah pencopotan dan mutasi itu berdasarkan surat dari Kapolri bernomor ST/3229/XII/KEP/2019 tertanggal 6 Desember 2019. "Mutasi ini bentuk penyegaran bagi anggota Polri," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto.
Surat ini muncul setelah protes dari Politikus PDIP Masinton Pasaribu di Komisi III DPR RI pada Rabu (20/11/2019). Saat rapat di Komisi III, Masinton Pasaribu menuding Fakhrizal telah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar periode 2020-2025.
"Laporan di salah satu provinsi, Sumatera Barat, itu Kapolda sudah deklarasi. Terhadap Kapolda dan Kapolres, untuk menjaga netralitas Polri, yang sudah deklarasi bisa diberhentikan dari jabatan, agar tak ada konflik interest," kata Masinton.
Isu deklarasi ini sebenarnya sudah dibantah Fakhrizal karena masih berseragam Polri. "Saya masih prajurit Bhayangkara yang patuh terhadap institusi saya," ujarnya, Kamis 21 November 2019.
Isu deklarasi Fakhrizal ini mencuat karena banyaknya warga Sumbar yang antusias mendukung Kapolda Ninik Mamak itu maju di Pilgub Sumbar 2020. Dukungan ini akhirnya melahirkan banyak relawan untuk mendukung Fakhrizal maju di Pilgub 2020 melalui jalur perseorangan.
Ketua DPW Muhamadiah Sumatera Barat Shofwan Karim menilai secara pribadi, dukungan masyarakat itu lahir karena respons dari sikap dan ketegasan Fakhrizal.
Jenderal asal Kabupaten Agam Sumbar itu dikenal memang dekat dengan masyarakat, bahkan mau membantu penyelesaian persoalan yang muncul.
"Fakhrizal itu jenderal bintang dua, tapi dia sangat dekat dengan masyarakat. Dia seperti tidak memiliki batasan dengan masyarakat," tukas Shofwan Karim.
Perintah pencopotan dan mutasi itu berdasarkan surat dari Kapolri bernomor ST/3229/XII/KEP/2019 tertanggal 6 Desember 2019. "Mutasi ini bentuk penyegaran bagi anggota Polri," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto.
Surat ini muncul setelah protes dari Politikus PDIP Masinton Pasaribu di Komisi III DPR RI pada Rabu (20/11/2019). Saat rapat di Komisi III, Masinton Pasaribu menuding Fakhrizal telah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar periode 2020-2025.
"Laporan di salah satu provinsi, Sumatera Barat, itu Kapolda sudah deklarasi. Terhadap Kapolda dan Kapolres, untuk menjaga netralitas Polri, yang sudah deklarasi bisa diberhentikan dari jabatan, agar tak ada konflik interest," kata Masinton.
Isu deklarasi ini sebenarnya sudah dibantah Fakhrizal karena masih berseragam Polri. "Saya masih prajurit Bhayangkara yang patuh terhadap institusi saya," ujarnya, Kamis 21 November 2019.
Isu deklarasi Fakhrizal ini mencuat karena banyaknya warga Sumbar yang antusias mendukung Kapolda Ninik Mamak itu maju di Pilgub Sumbar 2020. Dukungan ini akhirnya melahirkan banyak relawan untuk mendukung Fakhrizal maju di Pilgub 2020 melalui jalur perseorangan.
Ketua DPW Muhamadiah Sumatera Barat Shofwan Karim menilai secara pribadi, dukungan masyarakat itu lahir karena respons dari sikap dan ketegasan Fakhrizal.
Jenderal asal Kabupaten Agam Sumbar itu dikenal memang dekat dengan masyarakat, bahkan mau membantu penyelesaian persoalan yang muncul.
"Fakhrizal itu jenderal bintang dua, tapi dia sangat dekat dengan masyarakat. Dia seperti tidak memiliki batasan dengan masyarakat," tukas Shofwan Karim.
(thm)
