Apa Kaitannya Indra Catri dengan Akun Palsu Penebar Kebencian?

PADANG - Menjelang Pilgub Sumbar, suhu politik Ranah Minang makin menghangat. Beberapa hari ini, Sumbar dihebohkan dengan pemeriksaan Sekda Agam Martias Wanto dan Bupati Agam Indra Catri, terkait fitnah dan ujaran kebencian melalui akun palsu.

Masyarakat bertanya-tanya apa keterlibatan Kabag Umum Sekda dan Bupati Kabupaten Agam dengan akun palsu yang selama ini, sudah banyak menyebar fitnah dan ujaran kebencian.

Akun palsu tersebut, sudah memakan banyak korban melalui fitnah dan ujaran kebenciannya. Publik menilai kasus tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan makin dekatnya Pilkada Sumbar setelah dipastikan akan digelar pada 9 Desember 2020.

Salah satunya yang menjadi korban ujaran kebencian akun palsu tersebut, adalah anggota DPR RI dapil Sumbar II, Mulyadi. Ketika diminta tanggapannya terkait dirinya yang menjadi korban, apakah ada kaitannya dengan pencalonannya sebagai Gubernur Sumbar? Mulyadi menjawab, bisa saja hal ini ada kaitannya dengan Pilgub Sumbar.

Namun menurutnya, jika terkait kontestasi demokrasi, hal ini justru akan mencederai pelaku, karena akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

“Mungkin saja, padahal sudah terbukti pemilu-pemilu sebelumnya melakukan fitnah dan ujaran kebencian tidak efektif. Kalau ketahuan oleh masyarakat, pembuat fitnah tersebut dihukum secara sosial oleh masyarakat,” ungkapnya.

Masyarakat Sumbar, dikatakan Mulyadi, tidak akan terpengaruh dengan kampanye hitam. Sebab, masyarakat Minang merupakan pemilih cerdas yang memiliki preferensi kinerja dan rekam jejak yang baik terhadap Sumbar.

“Masyarakat Sumbar adalah masyarakat dengan kategori pemilih cerdas, jadi tidak mudah dibohongi dengan hoax, informasi yang menyesatkan. Orang yang melakukan fitnah dengan tujuan untuk mendowngrade orang lain biasanya tidak punya percaya diri untuk berkompetisi. Harusnya calon peserta Pilkada menyosialisasikan kerja nyata ketika diberi amanah menjabat,” ungkapnya.

Mulyadi mengajak semua pihak untuk menjadikan kontestasi politik ini sebagai edukasi untuk masyarakat. Maka, kontestasi demokrasi harus dijalankan dengan kesadaran untuk memberi pendidikan politik yang baik, bukan sebaliknya.

“Pilkada adalah momentum untuk memberikan edukasi dan pencerdasan kepada masyarakat, bukannya memberikan contoh yang tidak baik,” tutur putra daerah Sumbar tersebut.