BNPT Gelar Silaturahmi Kebangsaan Penyintas dan Mitra Deradikalisasi
Jum'at, 20 September 2024 - 23:14 WIB
loading...
Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo saat silaturahmi kebangsaan penyintas dan mitra deradikalisasi di Batu, Jawa Timur. Foto/Ist
A
A
A
MALANG - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar silaturahmi kebangsaan penyintas dan mitra deradikalisasi di Batu, Jawa Timur pada Kamis (19/9/2024).
Silaturahmi ini sebagai representasi negara dalam upaya mendukung pemulihan dan penyembuhan bagi para penyintas, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan mantan pelaku terorisme.
Baca juga: Deradikalisasi Harus Jadi Komitmen Bersama
"Rekonsiliasi ini menjadi momentum penting dalam membangun narasi damai. Kita ingin membangun komunikasi yang damai, menghargai, memaafkan, dan meneguhkan hubungan simbiosis yang berfokus pada perdamaian," ujar Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo.
Lebih lanjut, Deputi 1 BNPT mengungkapkan, kesempatan ini diharapkan menjadi titik balik bagi para mantan napiter untuk meninggalkan masa lalu kelam mereka dan bangkit menjadi pribadi yang lebih baik.
"Ini adalah langkah baik untuk mengedepankan kesadaran, bergandengan tangan bersama penyintas, dan memberi pengaruh positif kepada mereka yang belum tersadar di luar sana dalam menatap masa depan yang damai. Kita semua menyuarakan perdamaian untuk Indonesia," papar Roedy.
Menurutnya, kegiatan ini juga sekaligus menjadi perwujudan dari komitmen negara terhadap pemulihan korban tindak pidana terorisme.
Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus Soegito Perintahkan Luhut Pandjaitan Cari Makanan saat Peristiwa Malari
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 103/PUU-XXI/2023 memberikan ruang bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan hak-hak mereka melalui pengajuan permohonan.
Sementara itu, Asisten 1 Provinsi Jawa Timur, Benny menyampaikan apresiasi dan memberi dukungan terhadap program ini.
"Kami menyambut baik acara ini, karena menghubungkan dua kutub yang berbeda, yaitu pelaku dan korban, yang kini disebut penyintas dan mitra deradikalisasi. Program ini menyatukan mereka dalam kesamaan sebagai sesama korban, yang pada akhirnya memperkuat persatuan di antara kedua belah pihak," ujar Benny.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigjen Pol (Purn) Achmadi juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah rekonsiliasi ini.
“Silaturahmi antara penyintas dan mitra deradikalisasi adalah langkah penting dalam dalam pemenuhan hak korban, pencegahan dan penanggulangan terorisme. Serta program ini bisa menjadi contoh di tingkat internasional,” kata Achmadi.
Dalam kesempatan yang sama, Chusnul, seorang penyintas Bom Bali 1, menyatakan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam acara ini.
“Saya sangat senang mengikuti acara ini karena bisa berbincang, saling menyemangati, dan bertemu dengan rekan-rekan yang merasakan penderitaan serta trauma yang sama,” ujar Chusnul.
Silaturahmi ini sebagai representasi negara dalam upaya mendukung pemulihan dan penyembuhan bagi para penyintas, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan mantan pelaku terorisme.
Baca juga: Deradikalisasi Harus Jadi Komitmen Bersama
"Rekonsiliasi ini menjadi momentum penting dalam membangun narasi damai. Kita ingin membangun komunikasi yang damai, menghargai, memaafkan, dan meneguhkan hubungan simbiosis yang berfokus pada perdamaian," ujar Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo.
Lebih lanjut, Deputi 1 BNPT mengungkapkan, kesempatan ini diharapkan menjadi titik balik bagi para mantan napiter untuk meninggalkan masa lalu kelam mereka dan bangkit menjadi pribadi yang lebih baik.
"Ini adalah langkah baik untuk mengedepankan kesadaran, bergandengan tangan bersama penyintas, dan memberi pengaruh positif kepada mereka yang belum tersadar di luar sana dalam menatap masa depan yang damai. Kita semua menyuarakan perdamaian untuk Indonesia," papar Roedy.
Menurutnya, kegiatan ini juga sekaligus menjadi perwujudan dari komitmen negara terhadap pemulihan korban tindak pidana terorisme.
Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus Soegito Perintahkan Luhut Pandjaitan Cari Makanan saat Peristiwa Malari
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 103/PUU-XXI/2023 memberikan ruang bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan hak-hak mereka melalui pengajuan permohonan.
Sementara itu, Asisten 1 Provinsi Jawa Timur, Benny menyampaikan apresiasi dan memberi dukungan terhadap program ini.
"Kami menyambut baik acara ini, karena menghubungkan dua kutub yang berbeda, yaitu pelaku dan korban, yang kini disebut penyintas dan mitra deradikalisasi. Program ini menyatukan mereka dalam kesamaan sebagai sesama korban, yang pada akhirnya memperkuat persatuan di antara kedua belah pihak," ujar Benny.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigjen Pol (Purn) Achmadi juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah rekonsiliasi ini.
“Silaturahmi antara penyintas dan mitra deradikalisasi adalah langkah penting dalam dalam pemenuhan hak korban, pencegahan dan penanggulangan terorisme. Serta program ini bisa menjadi contoh di tingkat internasional,” kata Achmadi.
Dalam kesempatan yang sama, Chusnul, seorang penyintas Bom Bali 1, menyatakan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam acara ini.
“Saya sangat senang mengikuti acara ini karena bisa berbincang, saling menyemangati, dan bertemu dengan rekan-rekan yang merasakan penderitaan serta trauma yang sama,” ujar Chusnul.
(shf)
Lihat Juga :
