Lingkar Mahasiswa Pangandaran Pertanyakan Sanksi Anggota DPRD yang Bubarkan Karantina Masal
loading...
Lingkar Mahasiswa Pangandaran Pertanyakan Sanksi Pelaku Pembubaran Karantina Masal ke BK DPRD
A
A
A
PARIGI - Sejumlah mahasiswa dari organisasi Lingkar Mahasiswa Pangandaran pertanyakan sanksi yang dijatuhkan kepada salah satu anggota DPRD Pangandaran yang telah membubarkan karantina masal.
Koordinator Lingkar Mahasiswa Pangandaran Najmi mengatakan, pihaknya mempertanyakan sikap dan keseriusan juga ketegasan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran atas insiden yang terjadi.
"Kami sebagai mahasiswa memiliki tanggungjawab moral untuk mengawal persoalan yang terjadi," kata Najmi Rabu, (26/08/2020)
Najmi menambahkan, penanganan insiden pembubaran karantina masal saat ini terkesan lambat dan mengulur waktu. "Harus ada kejelasan apa saja yang sudah dilakukan BK dalam penanganan insiden pembubaran karantina masal," tambahnya.
Najmi juga menegaskan, patut dipertanyakan keseriusan pihak BK dalam tahapan dan proses juga mekanisme yang ditempuh selama penanganan berjalan.
"Publik harus tahu kelanjutan penanganan insiden pembubaran karantina masal oleh anggota DPRD agar masyarakat tidak melontarkan asumsi dan praduga yang salah atas kejadian itu," terangnya.
Kedatangan Lingkar Mahasiswa Pangandaran juga sebagai wujud dorongan ke DPRD khususnya BK agar bekerja secara maksimal.
"Kami minta BK DPRD menegakan aturan dengan benar tanpa kompromi dan negosiasi juga tidak ada interverensi dari pihak lain," tegas Najmi.
Pada kesempatan tersebut, Lingkar Mahasiswa Pangandaran menegaskan 4 tuntutan kepada BK DPRD.
1) Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran untuk mempertegas tahapan dan proses penanganan pembubaran karantina masal.
Koordinator Lingkar Mahasiswa Pangandaran Najmi mengatakan, pihaknya mempertanyakan sikap dan keseriusan juga ketegasan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran atas insiden yang terjadi.
"Kami sebagai mahasiswa memiliki tanggungjawab moral untuk mengawal persoalan yang terjadi," kata Najmi Rabu, (26/08/2020)
Najmi menambahkan, penanganan insiden pembubaran karantina masal saat ini terkesan lambat dan mengulur waktu. "Harus ada kejelasan apa saja yang sudah dilakukan BK dalam penanganan insiden pembubaran karantina masal," tambahnya.
Najmi juga menegaskan, patut dipertanyakan keseriusan pihak BK dalam tahapan dan proses juga mekanisme yang ditempuh selama penanganan berjalan.
"Publik harus tahu kelanjutan penanganan insiden pembubaran karantina masal oleh anggota DPRD agar masyarakat tidak melontarkan asumsi dan praduga yang salah atas kejadian itu," terangnya.
Kedatangan Lingkar Mahasiswa Pangandaran juga sebagai wujud dorongan ke DPRD khususnya BK agar bekerja secara maksimal.
"Kami minta BK DPRD menegakan aturan dengan benar tanpa kompromi dan negosiasi juga tidak ada interverensi dari pihak lain," tegas Najmi.
Pada kesempatan tersebut, Lingkar Mahasiswa Pangandaran menegaskan 4 tuntutan kepada BK DPRD.
1) Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran untuk mempertegas tahapan dan proses penanganan pembubaran karantina masal.
Lihat Juga :
