Ratusan Dosen UII Yogyakarta Turun ke Jalan Malioboro Demo Dukung Putusan MK
loading...
Aksi demontrasi di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/08/2024). Foto/Yohanes Demo
A
A
A
YOGYAKARTA - Ribuan massa menggelar aksi demontrasi di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta (Jogja) untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8/2024).
Kelompok massa itu terdiri dari kelompok masyarakat, mahasiswa, hingga akademisi dan dosen kampus.
Di antara massa yang juga turun ke jalan adalah para dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid menyebut ada sekitar seratusan dosen muda yang turut mengawal dan mendukung putusan MK terkait aturan Pilkada 2024.
"Kalau jumlah pasti tidak bisa kami hitung, tapi kalau seratusan tampaknya ada. Semua dosen muda kita ajak ke sini karena hari ini sebetulnya ada jadwal sesi sekolah kepemimpinan dan ini adalah bagian kurikulum sekolah kepemimpinan, untuk dosen baru," kata Fathul Wahid ditemui disela-sela aksi, Kamis (22/08/2024).
Menurutnya, keikutsertaan para dosen UII dalam demontrasi ini didasari adanya keresahan yang sama dan menyuarakannya untuk mengingatkan para penguasa karena dianggap telah merusak tatanan hukum di Indonesia.
"Kita harus pahami bahwa, ini adalah aksi yang ingin menyuarakan suara-suara jernih dari Jogja untuk mengingatkan penguasa, penyelenggara negara yang tampaknya dalam beberapa bulan terakhir dan kombinasinya dari beberapa waktu yang lalu itu sudah agak kelewatan. Sehingga kita berharap dengan suara yang semakin lantang di banyak pojok Indonesia akan didengar dengan hati nurani dan mudah-mudahan bisa menggerakkan untuk perubahan," ucapnya.
Fathul melihat bahwa masyarakat sepakat demokrasi saat ini cenderung dilaksanakan sebatas prosedural, namun tidak memiliki substansi yang jelas. Ia juga menilai tatanan hukum justru dimanfaatkan oleh segelintir elit untuk melanggengkan kekuasaan.
"Demokrasi yang cenderung prosedural tidak substantif lagi, betul berdasarkan regulasi, betul tidak ada hukum yang dilanggar tetapi ada pesan-pesan sponsor yang itu disusupkan lewat jalur-jalur legal dan akhirnya demokrasi hanya menjadi sebatas retorika," katanya.
Fathul menegaskan, aksi demo ini menjadi bukti masyarakat Indonesia menginginkan ekosistem politik yang dibangun adalah ekosistem politik yang sehat, bukan justru hanya dimiliki oleh segelintir pihak.
Kelompok massa itu terdiri dari kelompok masyarakat, mahasiswa, hingga akademisi dan dosen kampus.
Di antara massa yang juga turun ke jalan adalah para dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid menyebut ada sekitar seratusan dosen muda yang turut mengawal dan mendukung putusan MK terkait aturan Pilkada 2024.
"Kalau jumlah pasti tidak bisa kami hitung, tapi kalau seratusan tampaknya ada. Semua dosen muda kita ajak ke sini karena hari ini sebetulnya ada jadwal sesi sekolah kepemimpinan dan ini adalah bagian kurikulum sekolah kepemimpinan, untuk dosen baru," kata Fathul Wahid ditemui disela-sela aksi, Kamis (22/08/2024).
Menurutnya, keikutsertaan para dosen UII dalam demontrasi ini didasari adanya keresahan yang sama dan menyuarakannya untuk mengingatkan para penguasa karena dianggap telah merusak tatanan hukum di Indonesia.
"Kita harus pahami bahwa, ini adalah aksi yang ingin menyuarakan suara-suara jernih dari Jogja untuk mengingatkan penguasa, penyelenggara negara yang tampaknya dalam beberapa bulan terakhir dan kombinasinya dari beberapa waktu yang lalu itu sudah agak kelewatan. Sehingga kita berharap dengan suara yang semakin lantang di banyak pojok Indonesia akan didengar dengan hati nurani dan mudah-mudahan bisa menggerakkan untuk perubahan," ucapnya.
Fathul melihat bahwa masyarakat sepakat demokrasi saat ini cenderung dilaksanakan sebatas prosedural, namun tidak memiliki substansi yang jelas. Ia juga menilai tatanan hukum justru dimanfaatkan oleh segelintir elit untuk melanggengkan kekuasaan.
"Demokrasi yang cenderung prosedural tidak substantif lagi, betul berdasarkan regulasi, betul tidak ada hukum yang dilanggar tetapi ada pesan-pesan sponsor yang itu disusupkan lewat jalur-jalur legal dan akhirnya demokrasi hanya menjadi sebatas retorika," katanya.
Fathul menegaskan, aksi demo ini menjadi bukti masyarakat Indonesia menginginkan ekosistem politik yang dibangun adalah ekosistem politik yang sehat, bukan justru hanya dimiliki oleh segelintir pihak.
(shf)
Explore More