Viral Bupati Halmahera Utara Bubarkan Demo Mahasiswa Pakai Parang, Ini Sikap GMKI

”Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara adalah tindakan pidana yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami akan mengawal kasus ini hingga ke Mabes Polri untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tidak ada tempat bagi kekerasan dalam negara,” tegasnya.

GMKI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mengawasi dan mendukung proses hukum terhadap kasus ini. Kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih lagi yang dilakukan oleh pejabat publik, harus diusut tuntas demi menjaga marwah demokrasi dan keamanan publik.

“Ini bukan hanya masalah GMKI, tetapi masalah kita bersama sebagai bangsa. Kami berharap, melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa depan,” tambah Jefri Gultom.

Rencana untuk membawa kasus ini ke Mabes Polri menunjukkan keseriusan GMKI dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya dan menegakkan hukum di Indonesia. Mereka berharap, dengan langkah ini, pemerintah dan masyarakat dapat lebih waspada dan bertindak tegas.

Polda Maluku saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan pembubaran masa aksi, pengrusakan hingga pengancaman yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara, Frans Manery terus diproses.

Dalam kasus ini, sedikitnya 9 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara. “Sembilan saksi diminta keterangannya,” kata Kabid Humas Polda Maluku AKBP Bambang Suharyono.

Permintaan keterangan terhadap para saksi ini dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara yang berlangsung di Polres Halmahera Utara. “Sudah 9 orang yang dimintai keterangan, dan itu dilakukan oleh penyidik saat datang ke Tobelo,” ucapnya.

Terpisah, Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery mengaku, sebelum mengejar massa dengan sebilah parang telah menegur massa aksi untuk kembali pulang, hanya saja massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.

Menurut Frans, tindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah karena dirinya berdalih tidak memakai atribut. ”Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi,” katanya kepada wartawan.