Viral Bupati Halmahera Utara Bubarkan Demo Mahasiswa Pakai Parang, Ini Sikap GMKI

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:09 WIB
loading...
Viral Bupati Halmahera...
Massa aksi unjuk rasa kocar-kacir melarikan diri saat dibubarkan paksa oleh Bupati Halmahera Utara Frans Manery. Foto/Ismail Sangaji
A A A
HALMAHERA UTARA - Viral di media sosial Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery, membubarkan demo dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tobelo dengan membawa sebilah parang. Frans mengejar para demonstran yang berlari kocar-kacir.

Dalam video terlihat sejumlah peserta massa aksi melakukan demonstrasi di depan salah satu gedung. Terlihat Bupati Frans Manery, yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam, mendatangi mahasiswa dengan menggenggam sebilah parang.

Frans kemudian mengayunkan parang tersebut ke kaca mobil pikap yang digunakan massa aksi. Terlihat massa aksi langsung lari berhamburan menjauhi Bupati. Peristiwa itu diketahui terjadi di depan Hotel Greenland di Desa Gura, Kecamatan Tobelo.

Kejadian bermula saat massa menggelar aksi pada perayaan HUT ke-21 Kabupaten Halut di kantor DPRD Halut sekitar pukul 11.00 WIT.



Menanggapi insiden itu, Ketua Cabang GMKI Tobelo Johan Rivaldo Djini bersama Koordinator Wilayah (Korwil) GMKI Wilayah Maluku Utara Fandy datang ke Kantor Pengurus Pusat GMKI di Jakarta untuk mengadukan peristiwa tersebut.

Ketua Cabang GMKI Tobelo Johan Rivaldo Djini menjelaskan kronologi kejadian yang mereka alami, dengan harapan agar tindakan tidak terpuji ini mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

“Kami merasa terancam dan sangat khawatir dengan keselamatan kami saat melakukan aksi demo yang seharusnya menjadi bagian dari hak demokratis kami sebagai warga negara. Tindakan ini bentuk intimadasi,” kata Johan dalam keterangannya, Selasa (11/6/2024).

Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Maluku Utara, namun dalam pertemuan dengan Ketua Umum GMKI, Bung Jefri Gultom, Ketua Cabang dan Korwil GMKI Wilayah Maluku Utara mendesak agar kasus ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Mabes Polri.

Mereka berharap, dengan melibatkan Mabes Polri, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan adil, serta memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1684 seconds (0.1#10.140)