Hanya Kosmetik, Surabaya Tidak Masuk Kategori Smart City
Rabu, 19 Agustus 2020 - 14:03 WIB
loading...
A
A
A
"Saya kira masih terlalu jauh baik Surabaya maupun Bandung belum bisa memberikan solusi mendasar, contohnya seperti sistem transportasi massal," kata Bernardus. (Baca: Gubernur Khofifah Dorong Diversifikasi Pangan di Jatim).
Kemudian, pemerintah kota hanya membenahi sedikit pelayanan dengan menggunakan internet. Konsep kota pintar sebenarnya jauh lebih besar dibanding dari sekadar pelayanan berbasis IT. Konsep ini mencakup perencanaan fisik, ada desain, kebijakan pemerintah, hingga pendanaan, dan lain sebagainya. “Kota tersebut baru memulai pelayanan warga yang berbasis teknologi atau internet saja,” ungkapnya.
Sementara itu, akademisi Manajemen Sistem Informasi Universitas Airlangga (Unair), Tuwanku Aria Auliandri mengatakan, Pemkot Surabaya perlu mengevaluasi kembali penerapan konsep Smart City. Menurutnya, untuk menjadi Smart City, Pemkot tidak cukup dengan menyediakan fasilitas digital dalam memenuhi kebutuhan, tapi juga harus ada konektivitas dan interaksi yang terhubung antar sistem.
“Di struktur pemerintahan ada dinas-dinas, di setiap dinas punya job desk. Mungkin Bu Walikota Tri Rismaharini tidak memperhatikan cukup detail setiap dinas yang berhubungan dengan stakeholder. Sehingga digital hanya sekadar ‘kosmetik’ saja,” ujar Aria.
Kemudian, pemerintah kota hanya membenahi sedikit pelayanan dengan menggunakan internet. Konsep kota pintar sebenarnya jauh lebih besar dibanding dari sekadar pelayanan berbasis IT. Konsep ini mencakup perencanaan fisik, ada desain, kebijakan pemerintah, hingga pendanaan, dan lain sebagainya. “Kota tersebut baru memulai pelayanan warga yang berbasis teknologi atau internet saja,” ungkapnya.
Sementara itu, akademisi Manajemen Sistem Informasi Universitas Airlangga (Unair), Tuwanku Aria Auliandri mengatakan, Pemkot Surabaya perlu mengevaluasi kembali penerapan konsep Smart City. Menurutnya, untuk menjadi Smart City, Pemkot tidak cukup dengan menyediakan fasilitas digital dalam memenuhi kebutuhan, tapi juga harus ada konektivitas dan interaksi yang terhubung antar sistem.
“Di struktur pemerintahan ada dinas-dinas, di setiap dinas punya job desk. Mungkin Bu Walikota Tri Rismaharini tidak memperhatikan cukup detail setiap dinas yang berhubungan dengan stakeholder. Sehingga digital hanya sekadar ‘kosmetik’ saja,” ujar Aria.
(nag)
Lihat Juga :
