BEM Kema Unpad Ikuti Aksi 'Jakarta Lautan Api' Hari Ini
Senin, 18 Maret 2024 - 11:34 WIB
loading...
Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BEM Kema Unpad 2024, Darda Natapraja (kanan) dan sejumlah mahasiswa Unpad berangkat untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin (18/3/2024). Foto/MPI/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
SUMEDANG - Sejumlah mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024). Dalam aksi ini para mahasiswa menuntut sejumlah tuntutan untuk pemerintahan saat ini.
Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BEM Kema Unpad 2024, Darda Natapraja mengatakan, mahasiswa Unpad membersamai setiap BEM dari kampus di Bandung Raya menyikapi beberapa hal yang terjadi belakangan ini.
Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik
"Kita percaya bahwa selama beberapa proses waktu belakang, masyarakat maupun mahasiswa menyadari betul adanya kesalahan-kesalahan (pemerintah) yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung," ucap Darda sebelum berangkat ke Jakarta di UKM Barat Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (18/3/2024).
Kemudian, pihaknya juga turut menyoroti terkait sejumlah temuan adanya kecurangan politik yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tolak pemilu curang. Kenapa? Harusnya sih masyarakat yang sadar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang peka akan kondisi sosial politik sekarang menyadari bahwa banyak bukan lagi indikasi, tapi fakta-fakta yang terjadi dari kecurangan politik maupun kecurangan pemilu," katanya.
Terakhir, BEM Kema Unpad juga menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.
Baca juga: Sivitas Akademika Unpad Bandung Kritik Kualitas Demokrasi di Era Jokowi
"Melihat beberapa waktu ke belakang, harga beras naik, harga komoditas lain naik. Muncul beberapa narasi katanya menguntungkan petani, namun di satu sisi sebenarnya apakah yang diuntungkan 100 persen kepada petani atau ke kelompok-kelompok tertentu," ungkapnya.
Menurutnya, dengan menstabilkan harga bahan pokok khususnya berat akan mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani ke depannya.
"Kami meminta stabilitas bukan turunkan. Kalau misalnya diturunkan, barangkali petani merasa dirugikan kembali dan sebagainya. Tapi kita meminta stabilitas bagaimana harga bahan pokok ini mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani kedepannya," jelasnya.
Dikatakan Darda, BEM Kema Unpad memiliki 12 tuntutan hasil kajian kolektif dari pandangan setiap fakultas yang ada di Unpad, di antaranya:
1. Kembalikan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Cabut Pasal TNI POLRI dapat mengisi jabatan ASN pada RPP Manajemen ASN dan Tolak Segala bentuk Dwi Fungsi TNI POLRI
3. Cabut Undang-Undang No.6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja
4. Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi
5. Jamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam seluruh proses pembentukan peraturan dan kebijakan publik
6. Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN ) dan tolak Politisasi Yudisial
7. Tindak tegas pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum (Pemilu)
8. Tindak tegas aparatur negara yang berpihak dan adili peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara
9. Cegah Intervensi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
10. Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun
11. Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan Stabilkan harga bahan pokok
12. Tolak Politisasi Bansos
Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BEM Kema Unpad 2024, Darda Natapraja mengatakan, mahasiswa Unpad membersamai setiap BEM dari kampus di Bandung Raya menyikapi beberapa hal yang terjadi belakangan ini.
Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik
"Kita percaya bahwa selama beberapa proses waktu belakang, masyarakat maupun mahasiswa menyadari betul adanya kesalahan-kesalahan (pemerintah) yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung," ucap Darda sebelum berangkat ke Jakarta di UKM Barat Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (18/3/2024).
Kemudian, pihaknya juga turut menyoroti terkait sejumlah temuan adanya kecurangan politik yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tolak pemilu curang. Kenapa? Harusnya sih masyarakat yang sadar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang peka akan kondisi sosial politik sekarang menyadari bahwa banyak bukan lagi indikasi, tapi fakta-fakta yang terjadi dari kecurangan politik maupun kecurangan pemilu," katanya.
Terakhir, BEM Kema Unpad juga menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.
Baca juga: Sivitas Akademika Unpad Bandung Kritik Kualitas Demokrasi di Era Jokowi
"Melihat beberapa waktu ke belakang, harga beras naik, harga komoditas lain naik. Muncul beberapa narasi katanya menguntungkan petani, namun di satu sisi sebenarnya apakah yang diuntungkan 100 persen kepada petani atau ke kelompok-kelompok tertentu," ungkapnya.
Menurutnya, dengan menstabilkan harga bahan pokok khususnya berat akan mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani ke depannya.
"Kami meminta stabilitas bukan turunkan. Kalau misalnya diturunkan, barangkali petani merasa dirugikan kembali dan sebagainya. Tapi kita meminta stabilitas bagaimana harga bahan pokok ini mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani kedepannya," jelasnya.
Dikatakan Darda, BEM Kema Unpad memiliki 12 tuntutan hasil kajian kolektif dari pandangan setiap fakultas yang ada di Unpad, di antaranya:
1. Kembalikan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Cabut Pasal TNI POLRI dapat mengisi jabatan ASN pada RPP Manajemen ASN dan Tolak Segala bentuk Dwi Fungsi TNI POLRI
3. Cabut Undang-Undang No.6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja
4. Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi
5. Jamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam seluruh proses pembentukan peraturan dan kebijakan publik
6. Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN ) dan tolak Politisasi Yudisial
7. Tindak tegas pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum (Pemilu)
8. Tindak tegas aparatur negara yang berpihak dan adili peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara
9. Cegah Intervensi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
10. Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun
11. Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan Stabilkan harga bahan pokok
12. Tolak Politisasi Bansos
(shf)
Lihat Juga :
