Perjuangan Bupati Bengkalis Pertahankan Jengkal demi Jengkal Teritorial NKRI
Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:38 WIB
loading...
Bupati Bengkalis Kasmarni berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Foto/Pemkab Bengkalis
A
A
A
BENGKALIS - Pulau Bengkalis di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau merupakan wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak beberapa tahun terakhir secara konsisten melakukan upaya mempertahankan setiap jengkal terorial NKRI dalam menghadapi abrasi.
Kabupaten yang secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Singapura, dan Malaysia tersebut terancam kehilangan daratan akibat tergerus air laut sehingga jika dibiarkan tanpa penanganan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap ZEE Indonesia.
Sebagai wilayah terluar, Bengkalis merupakan pintu kedaulatan Indonesia yang harus benar-benar dijaga dan diperhatikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di bawah kepemimpinan Bupati Kasmarniberkomitmen menjaga pulau pusat pemerintahan Bengkalis.
Hal itu baik dari segi wilayah perbatasan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, mengembangkan potensi lokal,hingga pelestarian lingkungan hidup. Pemkab Bengkalis terus berupaya mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.
Seperti permasalahan abrasi yang mengikis wilayah pesisir, baik yang terjadi di Pulau Bengkalis (Kecamatan Bengkalis-Bantan), Pulau Rupat, maupun daratan Sumatera di sejumlah desa di Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana.
Membangun pemecah gelombang (Breakwater)
Sejak 2010 sampai 2022, Pemkab Bengkalis telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp328 miliar lebih untuk mengatasi abrasi, seperti membangun pemecah gelombang (breakwater) di spot-spot tertentu yang laju abrasinya bisa mencapai 7 – 10 meter setahun.
Selain mengalokasikan dengan biaya yang bersumber dari APBD Bengkalis, Pemkab Bengkalis mengajukan anggaran kepemerintah pusat untuk ikut berperan menangani abrasi di Bengkalis. Total pantai yang mengalami abrasi sekitar 222 KM, dari total tersebut terdapat 121 abrasinya sangat kritis.
Dari 121 KM itu yang sudah ditangani sekitar 39 KM, artinya masih ada sekitar 82 KM kondisinya sangat memperihatinkan. Khususnya di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat Utara, dan Bukit Batu yang tidak mungkin dapat ditangani hanya mengandalkan APBD Bengkalis.
“Pemkab Bengkalis mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Riau dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk menangani persoalan abrasi di Bengkalis,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Suwarto.
Pengikisan daratan di sejumlah pulau Kabupaten Bengkalis, terutama pulau terluar, berpengaruh pada teritorial Indonesia, dan mempengaruhi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena itu, menjaga bibir pantai tentunya menyelamatkan kedaulatan negara.
“Misalnya di Teluk Papal, Kecamatan Bantan atau Pulau Bengkalis, tanah yang dulunya menjadi kebun berubah menjadi lautan. Akar-akar pohon terangkat karena struktur tanah keropos diterpa gelombang,” ujarnya.
Kabupaten yang secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Singapura, dan Malaysia tersebut terancam kehilangan daratan akibat tergerus air laut sehingga jika dibiarkan tanpa penanganan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap ZEE Indonesia.
Sebagai wilayah terluar, Bengkalis merupakan pintu kedaulatan Indonesia yang harus benar-benar dijaga dan diperhatikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di bawah kepemimpinan Bupati Kasmarniberkomitmen menjaga pulau pusat pemerintahan Bengkalis.
Hal itu baik dari segi wilayah perbatasan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, mengembangkan potensi lokal,hingga pelestarian lingkungan hidup. Pemkab Bengkalis terus berupaya mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.
Seperti permasalahan abrasi yang mengikis wilayah pesisir, baik yang terjadi di Pulau Bengkalis (Kecamatan Bengkalis-Bantan), Pulau Rupat, maupun daratan Sumatera di sejumlah desa di Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana.
Membangun pemecah gelombang (Breakwater)
Sejak 2010 sampai 2022, Pemkab Bengkalis telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp328 miliar lebih untuk mengatasi abrasi, seperti membangun pemecah gelombang (breakwater) di spot-spot tertentu yang laju abrasinya bisa mencapai 7 – 10 meter setahun.
Selain mengalokasikan dengan biaya yang bersumber dari APBD Bengkalis, Pemkab Bengkalis mengajukan anggaran kepemerintah pusat untuk ikut berperan menangani abrasi di Bengkalis. Total pantai yang mengalami abrasi sekitar 222 KM, dari total tersebut terdapat 121 abrasinya sangat kritis.
Dari 121 KM itu yang sudah ditangani sekitar 39 KM, artinya masih ada sekitar 82 KM kondisinya sangat memperihatinkan. Khususnya di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat Utara, dan Bukit Batu yang tidak mungkin dapat ditangani hanya mengandalkan APBD Bengkalis.
“Pemkab Bengkalis mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Riau dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk menangani persoalan abrasi di Bengkalis,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Suwarto.
Pengikisan daratan di sejumlah pulau Kabupaten Bengkalis, terutama pulau terluar, berpengaruh pada teritorial Indonesia, dan mempengaruhi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena itu, menjaga bibir pantai tentunya menyelamatkan kedaulatan negara.
“Misalnya di Teluk Papal, Kecamatan Bantan atau Pulau Bengkalis, tanah yang dulunya menjadi kebun berubah menjadi lautan. Akar-akar pohon terangkat karena struktur tanah keropos diterpa gelombang,” ujarnya.
Lihat Juga :
