Bupati Bandung Barat Tersangka Suap, Roda Pemerintahan Tidak Terganggu

BANDUNG BARAT - Meski sedang dilanda prahara akibat Bupati Abubakar ditangkap KPK, roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt Sekda KBB Aseng Junaedi saat memimpin rapat koordinasi seluruh kepala SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Kamis (12/4/2018).

"Penyelenggaraan pemerintahan baik di lingkungan pemkab maupun di kecamatan dan desa harus tetap berjalan, terutama pelayanan kepada masyarakat," kata Aseng kepada wartawan, Kamis (12/4/2018).

Menurutnya, Pemkab Bandung Barat kini sedang menghadapi agenda penting, seperti pemeriksaan BPK RI sampai bulan Mei yang harus tetap berjalan sekalipun ada tiga kepala SKPD yang terkait kasus ini. Kemudian, pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jabar, dan agenda rapat pembahasan sejumlah perda dengan pihak DPRD.

Terkait adanya tiga kepala SKPD yang terkait kasus ini, yakni Kepala Disperindag Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Adiyoto, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Asep Hikayat, Aseng memastikan tidak akan ada kekosongan jabatan karena nanti akan ada Plt yang menggantikannya.

"Saya akan menggelar rapat dengan wakil bupati, biasanya ada Plt kadis sehingga tidak ada jabatan kosong," ucapnya.

Mengenai program kerja di dinas termasuk proyek yang sedang berjalan di tiga SKPD tersebut, dirinya menilai belum ada laporan. Karena itu, sangat penting untuk cepat menentukan plt karena selaku pemilik kewenangan pengguna anggaran. Aseng juga mengaku prihatin atas kejadian ini dan meminta kembali kepada ASN agar melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

"Kita sebagai yang bertugas jangan terpengaruh suasana ini. Ketika penyidik KPK meminta keterangan jangan menghambat dan menghalangi, tapi beri keterangan sebaik-baiknya," tandasnya. (Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Kasus Suap(zik)