Ganjar Usulkan Pemerintah Potong 50% Pendapatan ASN
Kamis, 30 April 2020 - 16:28 WIB
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memotong pendapatan aparatur sipil negara (ASN) di tengah wabah COVID-19. Tak tanggung-tanggung, Ganjar mengusulkan pemotongan dilakukan sebanyak 50% dari total pendapatan para pegawai yang sudah menapaki golongan III ke atas.
Usulan itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat terbatas tentang Musrenbangnas 2020 secara virtual, Kamis (30/4/2020. Dalam rapat tersebut, hadir pula Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri kabinet, dan sejumlah kepala daerah.
"Saya minta ke pemerintah pusat, agar secara nasional tolong diperhitungkan. Seluruh pegawai kita minimal yang gradenya di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50%. Pendapatan lho, bukan gaji," kata Ganjar. (Baca juga: Bakauheni Ditutup, Ratusan Kendaraan Gagal Masuk Pulau Jawa)
Pemotongan itu, lanjut dia, dirasa penting untuk menunjukkan sensitivitas pegawai pemerintahan kepada masyarakat. Mengingat saat ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat terdampak COVID-19.
"Para buruh di PHK, pekerja informal tidak bisa bekerja dan banyak lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup akibat wabah pandemi ini. Mari kita ikut peduli, bahwa kita saat ini semua sedang dalam masa kesulitan," imbuhnya.
Usulan itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat terbatas tentang Musrenbangnas 2020 secara virtual, Kamis (30/4/2020. Dalam rapat tersebut, hadir pula Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri kabinet, dan sejumlah kepala daerah.
"Saya minta ke pemerintah pusat, agar secara nasional tolong diperhitungkan. Seluruh pegawai kita minimal yang gradenya di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50%. Pendapatan lho, bukan gaji," kata Ganjar. (Baca juga: Bakauheni Ditutup, Ratusan Kendaraan Gagal Masuk Pulau Jawa)
Pemotongan itu, lanjut dia, dirasa penting untuk menunjukkan sensitivitas pegawai pemerintahan kepada masyarakat. Mengingat saat ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat terdampak COVID-19.
"Para buruh di PHK, pekerja informal tidak bisa bekerja dan banyak lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup akibat wabah pandemi ini. Mari kita ikut peduli, bahwa kita saat ini semua sedang dalam masa kesulitan," imbuhnya.
Lihat Juga :
