Ketua DPRD Kendal Optimis TPP ASN Tetap Terbayar
Kamis, 30 November 2023 - 10:31 WIB
loading...
Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengaku optimis jika Pemkab Kendal bisa membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dua bulan terakhir di tahun 2023. (Foto: dok. Pemkab Kendal)
A
A
A
KENDAL - Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengaku optimis jika Pemkab Kendal bisa membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dua bulan terakhir di tahun 2023. Pasalnya, dari waktu yang tersisa banyak aspek pendapatan yang masih bisa terkejar.
"Jika memang berusaha semaksimal mungkin dan ini masih ada waktu satu bulan lebih, saya yakin bisa dibayar," kata Muhammad Makmun, Minggu (26/11/2023).
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendal, Mardi Edi Susilo beberapa waktu lalu menyampaikaan, TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk bulan November dan Desember 2023TPP ASN terancam tidak bisa dibayarkan karena beban belanja daerah tahun 2023 cukup tinggi.
Sehingga jika ingin membayarkan harus berhutang Rp10,5 miliar. Makmun menyebut, seandainya pendapatan yang diharapkan tidak memenuhi, maka yang terjadi adalah hutang belanja daerah yang nantinya bisa dibayarkan pada awal tahun 2024. Dia juga menjelaskan bahwa target pendapatan di tahun 2023 semula ditargetkan Rp601 miliar, namun target tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp530 miliar.
"Beberapa waktu lalu target itu kita cek sudah diangka 91 persen," ujarnya.
(adv)
"Jika memang berusaha semaksimal mungkin dan ini masih ada waktu satu bulan lebih, saya yakin bisa dibayar," kata Muhammad Makmun, Minggu (26/11/2023).
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendal, Mardi Edi Susilo beberapa waktu lalu menyampaikaan, TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk bulan November dan Desember 2023TPP ASN terancam tidak bisa dibayarkan karena beban belanja daerah tahun 2023 cukup tinggi.
Sehingga jika ingin membayarkan harus berhutang Rp10,5 miliar. Makmun menyebut, seandainya pendapatan yang diharapkan tidak memenuhi, maka yang terjadi adalah hutang belanja daerah yang nantinya bisa dibayarkan pada awal tahun 2024. Dia juga menjelaskan bahwa target pendapatan di tahun 2023 semula ditargetkan Rp601 miliar, namun target tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp530 miliar.
"Beberapa waktu lalu target itu kita cek sudah diangka 91 persen," ujarnya.
(adv)
(irh)
Lihat Juga :
