Mahasiswa Jabar: Drama MK Terkait Capres-Cawapres Bentuk Pengkhianatan Demokrasi

"Mungkin tidak apa-apa paman dicopot dari jabatan asalkan sang keponakan lolos dalam kompetisi Pencawapresan. Kira-kira begitu fenomena yang terjadi saat ini," teriak Mulyadi dalam orasinya.

Secara telanjang, kata Mulyadi, masyarakat dipertontonkan kebobrokan demokrasi di negara ini dan di bodohi secara hina atas beberapa fenomena yang ada. Padahal pengubahan aturan batas usia Capres-Cawapres itu bukan kewenangan MK tetapi DPR RI lah yang seharusnya berwenang dalam hal tersebut.

Karena hal tersebut, Mulyadi menganggap adanya kegiatan kolusi dan nepotisme di dalam pemerintahan seolah-olah demokrasi ini memberikan cinta terhadap pihak atau keluarga tertentu. Padahal demokrasi ini membutuhkan kecintaan terhadap rakyat karena sejatinya rakyatlah yang akan merasakan efek dari pada hasil-hasil kebijakan pemerintah.

"Akibat hal tersebut maka turunlah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan bahkan ada yang tidak mempercayai sepenuhnya terhadap institusi pemerintah dalam penegakan hukum dan keadilan," urainya.

Dalam aksi tersebut ikatan mahasiswa Revolusioner Mahasiswa Jawa Barat mendesak dan menuntut agar adanya evaluasi terhadap presiden beserta jajaran yang ada di istana. Sebab presiden dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pihak tertentu bahkan keluarga.