Mahasiswa Jabar: Drama MK Terkait Capres-Cawapres Bentuk Pengkhianatan Demokrasi
Rabu, 22 November 2023 - 08:55 WIB
loading...
A
A
A
"Negara kehilangan kualitas demokrasinya dan menuju pada ciri rezim otoriter sehingga negara kehilangan kualitas demokrasinya dan menuju pada ciri rezim otoriter," tegas Mulyadi.
Akhir-akhir ini, kata Mulyadi banyak sekali fenomena yang terjadi di sebuah negara kita indonesia yang menunjukan secara terang-terangan bahwa bangsa dan negara ini mengalami kemunduran demokrasi.
Salah satunya diduga adanya intervensi istana dalam keputus MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi “Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Mulyadi menambahkan pada 16 Oktober 2023 silam yang saat itu Mahkamah Konstitusi di Ketua oleh Anwar Usman yang merupakan keponakan Presiden Jokowi dianggap adanya konflik kepentingan karena sang keponakan Anwar Usman yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai wali kota solo berhasil lolos menjadi cawapres Prabowo Subianto berkat keputusan tersebut.
Selanjutnya, Mulyadi menjelaskan meskipun telah dibentuknya MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan membuahkan hasil bahwa anwar usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK karena terbukti melanggar kode etik berat, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi atas putusan MK sebelumnya karena MKMK tidak punya kewenangan dalam hal tersebut.
Akhir-akhir ini, kata Mulyadi banyak sekali fenomena yang terjadi di sebuah negara kita indonesia yang menunjukan secara terang-terangan bahwa bangsa dan negara ini mengalami kemunduran demokrasi.
Salah satunya diduga adanya intervensi istana dalam keputus MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi “Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Mulyadi menambahkan pada 16 Oktober 2023 silam yang saat itu Mahkamah Konstitusi di Ketua oleh Anwar Usman yang merupakan keponakan Presiden Jokowi dianggap adanya konflik kepentingan karena sang keponakan Anwar Usman yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai wali kota solo berhasil lolos menjadi cawapres Prabowo Subianto berkat keputusan tersebut.
Selanjutnya, Mulyadi menjelaskan meskipun telah dibentuknya MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan membuahkan hasil bahwa anwar usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK karena terbukti melanggar kode etik berat, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi atas putusan MK sebelumnya karena MKMK tidak punya kewenangan dalam hal tersebut.
Lihat Juga :
