Pemberian Bansos Bermasalah, Puluhan Kades Datangi Kantor Bupati Bogor
loading...
Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor mendatangi Kantor Bupati di Kompleks Pemkab Bogor, Rabu (29/4/2020). SINDOnews Haryudi
A
A
A
BOGOR - Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor mendatangi Kantor Bupati di Kompleks Pemkab Bogor, Rabu (29/4/2020). Mereka memprotes pendataan penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak pandemi Corona yang bermasalah.
Ketua Bidang Pendidikan APDESI Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan sejak gembar-gembor pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, kritik dan protes kemarahan terus disampaikan warga yang berdatangan ke kantornya. Dalam sepekan terakhir para kepala desa dibuat pusing dan was-was karena jadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan, khususnya sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai. Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa berpotensi menimbulkan masalah karena data tak sesuai," kata Lukmanul.
Untuk itu, Lukmanul bersama puluhan rekannya mendatangi kantor Bupati Bogor untuk memprotes terkait bansos dari Presiden, Kemensos, Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor. "Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan. Janji manis soal bantuan terdampak COVID-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujarnya.
Tak hanya itu, dia meminta agar Pemkab Bogor tak menjanjikan hal-hal yang bersifat angin surga di tengah kondisi pandemi Corona jika memang tak mampu merealisasikannya.(Baca juga; Bantuan COVID-19 Belum Dibagikan, Bupati Bogor Sebut Terkendala Birokrasi dan Stok Beras )
"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini karena dampaknya ke kami (kades). Warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan. Namun, terdapat data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
"Kecamatan kami datanya ada 7 desa dapat seribu sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami Desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah seratus, itu hanya 45 dan 30 saja," ungkapnya.
Adapula, lanjut dia, bantuan presiden yang cukup menyakitkan warga seperti di salah satu desa yaitu Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung, didata itu hanya satu orang yang mendapatkannya.(Baca juga; Ini Kronologis Sekeluarga asal Cileungsi Terpapar COVID-19 )
"Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, bantuan presiden hanya 2 orang, yang lain ada 12 jadi apa ini. Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan," keluhnya.
Ketua Bidang Pendidikan APDESI Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan sejak gembar-gembor pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, kritik dan protes kemarahan terus disampaikan warga yang berdatangan ke kantornya. Dalam sepekan terakhir para kepala desa dibuat pusing dan was-was karena jadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan, khususnya sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai. Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa berpotensi menimbulkan masalah karena data tak sesuai," kata Lukmanul.
Untuk itu, Lukmanul bersama puluhan rekannya mendatangi kantor Bupati Bogor untuk memprotes terkait bansos dari Presiden, Kemensos, Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor. "Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan. Janji manis soal bantuan terdampak COVID-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujarnya.
Tak hanya itu, dia meminta agar Pemkab Bogor tak menjanjikan hal-hal yang bersifat angin surga di tengah kondisi pandemi Corona jika memang tak mampu merealisasikannya.(Baca juga; Bantuan COVID-19 Belum Dibagikan, Bupati Bogor Sebut Terkendala Birokrasi dan Stok Beras )
"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini karena dampaknya ke kami (kades). Warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan. Namun, terdapat data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
"Kecamatan kami datanya ada 7 desa dapat seribu sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami Desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah seratus, itu hanya 45 dan 30 saja," ungkapnya.
Adapula, lanjut dia, bantuan presiden yang cukup menyakitkan warga seperti di salah satu desa yaitu Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung, didata itu hanya satu orang yang mendapatkannya.(Baca juga; Ini Kronologis Sekeluarga asal Cileungsi Terpapar COVID-19 )
"Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, bantuan presiden hanya 2 orang, yang lain ada 12 jadi apa ini. Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan," keluhnya.
(wib)
Lihat Juga :
