Hadapi Tantangan Pertanian, Irjen Kementan Jan S Maringka Ajak APIP dan APH Sinergi

Percepatan pembangunan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan tiga syarat yakni ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan.

Dia berharap dari dialog tersebut percepatan pembangunan ketahanan pangan bisa dilakukan. Selain itu komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan bisa terbangun.

"Itulah pentingnya koordinasi. Semua perlu berkolaborasi agar program pertanian bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," katanya.

Jan mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian terus dilakukan. Caranya dengan pengawasan penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Hal itu dilakukan sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keperpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian sebesar 20 persen.

"Dapat dibayangkan bila seluruh desa-desa di Indonesia yang jumlahnya ada 70.000 desa membangun embung-embung desa dan lumbung desa. Embung dan lumbung desa akan menjaga Indonesia, itu pesan penting," katanya.

Lebih jauh Jan Maringka mengungkapkan, pembangunan sektor pertanian sangat bergantung pada wilayah pedesaan. Implementasi program pertanian pada level pedesaan akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian nasional, sehingga Apdesi dan penyuluh perlu berperan aktif sebagai ujung tombak pertanian di desa sehingga perlu dibangun lumbung-lumbung desa.

Pada kesempatan yang sama Jan Maringka juga membagikan sejumlah benih Inpari 48 kepada 10 kelompok tani (Poktan) di tiga kabupaten di wilayah Jawa Timur. Benih Inpari 48 yang merupakan varietas unggul itu disebut-sebut tahan terhadap wareng coklat. Jan juga memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PIHC berupa pupuk NPK kepada Poktan.