Wapres Ma'ruf Amin Dukung Pembangunan Gedung Papua Christian Centre

“Poin utama dalam peraturan tersebut, yaitu perguruan tinggi non-pemerintah dapat melaksanakan pendidikan guru,” jelasnya.

Sebagai upaya menindaklanjuti pengadaan guru tersebut, telah dilakukan pembahasan mengenai pengadaan program studi guru Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Tinggi Teologi.

“Direktorat Jenderal Binmas Kristen Kementerian Agama telah melaksanakan pembahasan langkah-langkah menuju pendirian Program Studi Pendidikan Guru SD dan Pendidikan Guru PAUD pada Sekolah Tinggi Teologi,” sebut Wapres.

Sebelumnya, Ketua 2 PGGP Pdt. Mauri menyampaikan harapannya agar Gedung PCC dapat segera dibangun lantaran keberadaannya diperlukan guna kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Kami mohon kebijakan untuk penyelesaian lahannya. Kami sangat membutuhkan Gedung PCC karena ini akan dipakai untuk menyiapkan tenaga-tenaga pendidikan, kesehatan, dan juga analisis bagaimana membangun daerah Papua dengan baik,” jelasnya.

Sementara, Ketua PCC Jhony Banua Rouw mengungkapkan urgensi pemenuhan pengadaan guru agar diselenggarakan di sekolah tinggi keagamaan di bawah pengawasan gereja untuk memastikan mencetak sumber daya manusia yang terjamin komitmennya mengajar di Tanah Papua.

“Kami merasa bahwa pengadaan guru ini tidak bisa digantikan dengan program-program lain, kami lihat Kemenristekdikti juga sudah menyiapkan perguruan tinggi lain. Karena kami mau menjawab apa yang gereja-gereja lihat selama ini,yaitu komitmen guru-guru untuk tinggal di pedalaman. Yang kami lihat, guru-guru dari perguruan tinggi lain itu tidak memilikinya,” ujarnya.

“Sehingga kami tetap ngotot dengan menyelenggarakan ini di sekolah tinggi keagamaan yang ada di bawah pantauan gereja-gereja, sehingga komitmen itu ada,” sambung Jhony.

Sedangkan Ketua PGGP Pdt. Hiskia Rollo turut menyampaikan bahwa PGGP merupakan induk dari seluruh gereja se-Tanah Papua yang kemudian melahirkan PGGP Papua Barat dan kini juga sudah dibentuk di Provinsi serta Kab/Kota pemekaran.

"Keberadaan PGGP di daerah-daerah pemekaran ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah untuk membangun Papua”, ujarnya.