Dewan Ingatkan Antisipasi Klaster Baru COVID-19 di Objek Wisata

Senin, 03 Agustus 2020 - 14:40 WIB
loading...
Dewan Ingatkan Antisipasi...
Pengunjung berswafoto di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung di Makassar, kemarin. Kawasan hutan bakau yang ramai dikunjungi wisatawan saat libur akhir pekan. Foto: Sindonews/Muchtamir Zaide
A A A
MAKASSAR - Dibukanya sejumlah objek wisata di Kota Makassar dinilai berpotensi picu kluster baru jika pemerintah tidak berhati-hati dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan untuk COVID-19.

Diketahui pemerintah kota (pemkot) Makassar mulai memberikan kelonggaran pada sejumlah tempat wisata seperti Anjungan Losari hingga Agro Wisata Mangrove di Lantebung untuk buka lantaran adanya pertimbangan ekonomi masyarakat sekitar.

Baca Juga: Peran RT-RW Harus Dimaksimalkan Jelang Penerapan New Normal

Anggota DPRD Kota Makassar Kasrudi yang dihubungi melihat keputusan pemerintah tersebut sudah tepat jika melihat kondisi ekonomi masyarakat, namun hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah.

"Yang penting itu diperketat protokol kesehatan, saya setuju juga dengan pembukaan wisata karena memang ekonomi sudah saatnya untuk jalan. Kita ini kota wisata, intinya tetap protokol kesehatan utama dan harus dijaga," ujar legislator Gerindra ini.

Dikatakan Kasrudi upaya seperti ini perlu dilakukan bertahap dimana tahap awal perlu ada pembatasan hanya kepada para wisatawan lokal saja. Hal ini sekaligus menjadi uji coba pemerintah dalam melihat sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap protokol COVID-19 bagi wisatawan domestik Makassar.

"Yah perlahan-lahan lah domestik saja dulu, mungkin minggu depan atau belakanganlah bisa kita buka untuk yang dari luar," katanya.

Wacana pemerintah dalam menerapkan protokol new normal dianggap Kasrudi memerlukan upaya seperti ini, meskipun kepatuhan dianggap cukup baik, namun tidak serta merta pemerintah lepas tangan tanpa melakukan pengawasan ke mereka.

Pemerintah dapatmenyebar inspektur COVID-19 di sejumlah tempat wisata tersebut guna memastikan penerapan tetap berjalan.

"Saya sering mengucapkan bahwa paling tidak harus ada yang intensif menjaga itu salah satunya yang pernah saya bilang itu, inspektur COVID-19 yang seperti ini perlu dimassifkan lagi," lanjut Kasrudi.

Inspektur COVID-19dapat bertugas sementara hingga rencana Ranperda yang diwacanakan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin benar-benar rampung.

"Artinya ini harus ada yang mengawasi terus sambil menunggu Ranperda COVID-19 yang diwacanakan pak Wali ini rampung," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Rusmayani Madjid mengaku, pembukaan sejumlah objek wisata saat ini tidak dilakukan secara umum. Orientasi pembukaan dilakukan akibat adanya persoalan ekonomi di tempat wisata tersebut.

"Sebenarnya kita masih menunggu ini semua dari gugus COVID-19, baru kita buka secara umum, saya belum berani buka apalagi kalau protokoler kesehatannya belum diuji, yang di Losari-kan kemarin ada pertimbangan ekonomi dari pedagang pisang epe," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa wali kota telah memberi restu namun pembukaan dilakukan secara khusus terhadap mereka. Secara spesifik mereka telah melakukan sejumlah perombakan dengan mengikuti protokol.

"Itu mulai dari jaraknya, ukuran mejanya, jumlah kursinya pembatasnya (pedagang pisang epe) dan sebagainya sudah diatur, intinya semua memang harus pakai protokol," lanjutnya.

Baca Juga: Dewan Usul Beri Bantuan Gawai bagi Siswa Tak Mampu

Selain itu objek wisata tersebut telah menjalin kesepakatan dimana konsekuensi penutupan keseluruhan dilakukan jika ditemukan pelanggaran.

Dikatakan Rusmayani bahwa dia telah menerjunkan delapan tim selama dua pekan terakhir, yang tersebar dalam mengawasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, utamanya bagi para pelaku usaha Mereka direncanakan akan turun kembali dalam waktu dekat untuk kembali melakukan pemantauan langsung di sejumlah objek wisata yang telah buka.

Lebih jauh Rusmayani membeberkan bahwa setidaknya ada tiga objek wisata yang diketahui Dispar telah beroperasi yaitu Anjungan Losari, Lantebung dan Fort Rotterdam.

"Cuman yah terkait lagi dengan masyarakat apakah mereka sudah berani, jadi tetap kita beri sosialisasi kepada pengusahanya, pekerja dan masyarakat," pungkas Rusmayani.

Baca Juga: Nasib Para Pekerja di THM Harus Diperhatikan oleh Pemerintah
(agn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2015 seconds (0.1#10.140)