Tancap Gas, Bey Machmudin Naikkan APBD Perubahan Jabar 2023 Hampir Rp3 Triliun
loading...
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin (tengah) menaikkan APBD Perubahan 2023 dari semula Rp35,02 triliun menjadi Rp37,74 triliun. Foto/MPI/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan dinaikkan. Bahkan, angkanya mencapai sekitar Rp3 triliun.
Wacana kenaikan APBD-P 2023 itu dikemukakan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin. Dari semula Rp35,02 triliun, naik sekitar 7,77 persen menjadi Rp37,74 triliun.
Bey menyatakan, rancangan APBD-P 2023 itu perlu dilakukan. Bahkan, langkah yang diambil ini sudah sesuai dengan dasar hukum dari pemerintah pusat.
"Pada rancangan perubahan ini, volume APBD semula Rp35,02 triliun ditargetkan naik 7,77 persen menjadi Rp37,74 triliun," ujar Bey usai rapat kerja terkait rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 di DPRD Jabar, Senin (12/9/2023) m
Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2023, Bey mengatakan, realisasinya mencapai Rp16,55 triliun atau 48,48 persen dari target pendapatan awal sebesar Rp34,15 triliun. Sehingga, direncanakan untuk ditingkatkan.
Lalu, pendapatan daerah juga bakal mengalami perubahan dari Rp34,15 triliun menjadi Rp35,27 triliun atau naik 3,30 persen. Adapun di dalam pendapatan daerah ini ada PAD, biaya transfer dan pendapatan lainnya. Namun, untuk biaya transfer mengalami pengurangan.
"Rencana peningkatan target PAD yang semula Rp23,69 triliun bertambah Rp1,11 triliun atau naik 4,68 persen menjadi Rp24,80 triliun. Pendapatan transfer semula Rp10,43 triliun berkurang Rp59,44 miliar atau turun 0,57 persen menjadi Rp10,37 triliun," kata Bey.
Sementara, untuk pendapatan daerah lain-lain yang sah, kata Bey, angka semula Rp28,80 miliar ditargetkan bertambah 77,78 miliar atau naik 279,09 persen menjadi Rp106,57 miliar.
APBD-P 2023 Jabar juga meliputi pembahasan belanja daerah. Bey mengatakan, untuk hal ini diasumsikan akan ada peningkatan dari semula Rp33,39 triliun bertambah Rp2,42 triliun atau naik 7,13 persen menjadi Rp36,35 triliun.
"Ini terdiri dari pemenuhan belanja wajib dan mengikat, penyediaan alokasi gaji dan tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), juga pendanaan hibah pilkada dan bantuan keuangan," ucap Bey.
Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan semula Rp873,28 miliar bertambah Rp1,59 triliun atau naik 182,31 persen menjadi Rp2,47 triliun. Pengeluaran pembiayaan semula Rp1,09 triliun bertambah Rp300 miliar atau naik 27,58 persen menjadi Rp1,39 triliun.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dalam seminggu ini legislator akan membahas rancangan KUA PPAS APBD 2023 ini. Kemudian akan dirapatkan di Badan Anggaran (Banggar).
"Perubahan 2023 harus selesai 3 bulan sebelum anggaran selesai, berarti akhir September ini harus selesai kemudian APBD 2024 satu bulan sebelum anggaran selesai," kata Ineu.
Wacana kenaikan APBD-P 2023 itu dikemukakan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin. Dari semula Rp35,02 triliun, naik sekitar 7,77 persen menjadi Rp37,74 triliun.
Bey menyatakan, rancangan APBD-P 2023 itu perlu dilakukan. Bahkan, langkah yang diambil ini sudah sesuai dengan dasar hukum dari pemerintah pusat.
"Pada rancangan perubahan ini, volume APBD semula Rp35,02 triliun ditargetkan naik 7,77 persen menjadi Rp37,74 triliun," ujar Bey usai rapat kerja terkait rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 di DPRD Jabar, Senin (12/9/2023) m
Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2023, Bey mengatakan, realisasinya mencapai Rp16,55 triliun atau 48,48 persen dari target pendapatan awal sebesar Rp34,15 triliun. Sehingga, direncanakan untuk ditingkatkan.
Lalu, pendapatan daerah juga bakal mengalami perubahan dari Rp34,15 triliun menjadi Rp35,27 triliun atau naik 3,30 persen. Adapun di dalam pendapatan daerah ini ada PAD, biaya transfer dan pendapatan lainnya. Namun, untuk biaya transfer mengalami pengurangan.
"Rencana peningkatan target PAD yang semula Rp23,69 triliun bertambah Rp1,11 triliun atau naik 4,68 persen menjadi Rp24,80 triliun. Pendapatan transfer semula Rp10,43 triliun berkurang Rp59,44 miliar atau turun 0,57 persen menjadi Rp10,37 triliun," kata Bey.
Sementara, untuk pendapatan daerah lain-lain yang sah, kata Bey, angka semula Rp28,80 miliar ditargetkan bertambah 77,78 miliar atau naik 279,09 persen menjadi Rp106,57 miliar.
APBD-P 2023 Jabar juga meliputi pembahasan belanja daerah. Bey mengatakan, untuk hal ini diasumsikan akan ada peningkatan dari semula Rp33,39 triliun bertambah Rp2,42 triliun atau naik 7,13 persen menjadi Rp36,35 triliun.
"Ini terdiri dari pemenuhan belanja wajib dan mengikat, penyediaan alokasi gaji dan tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), juga pendanaan hibah pilkada dan bantuan keuangan," ucap Bey.
Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan semula Rp873,28 miliar bertambah Rp1,59 triliun atau naik 182,31 persen menjadi Rp2,47 triliun. Pengeluaran pembiayaan semula Rp1,09 triliun bertambah Rp300 miliar atau naik 27,58 persen menjadi Rp1,39 triliun.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dalam seminggu ini legislator akan membahas rancangan KUA PPAS APBD 2023 ini. Kemudian akan dirapatkan di Badan Anggaran (Banggar).
"Perubahan 2023 harus selesai 3 bulan sebelum anggaran selesai, berarti akhir September ini harus selesai kemudian APBD 2024 satu bulan sebelum anggaran selesai," kata Ineu.
(shf)
Explore More