Jabar Usulkan 18 Kabupaten dan Kota Sehat pada Pemerintah Pusat

BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kini tengah mengusulkan 18 kabupaten dan kota sehat (KKS) ke Pemerintah Pusat. Pengusulan 18 kabupaten dan kota sehat tersebut dilakukan oleh Tim Penilai dan Verifikasi Penilai KKS Pusat.

Proses penilaian saat ini sudah pada tahap verifikasi yang digelar secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung bersama Tim Penilai Pusat di Jakarta pada Kamis (10/8/2023).

Dalam proses verifikasi tersebut, selain anggota Forum Sehat Kabupaten dan Kota yang diusulkan dan Forum Sehat Jabar, turut pula dihadiri oleh Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja.

Menurut Setiawan, hal yang sulit dalam pembentukan kabupaten dan kota sehat adalah kolaborasi, karena dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan banyak sektor, tidak hanya Dinas Kesehatan.

"Tantangan yang tersulit sebenarnya adalah melakukan kolaborasi antar banyak pihak tersebut. Di Provinsi Jabar alhamdulillah sudah terbentuk Forum Jabar Sehat. Di Jabar, untuk membentuk provinsi sehat ini melibatkan 20 OPD (organisasi perangkat daerah) ditambah dengan instansi vertikal seperti Kemenag dan Polisi," ujar Setiawan.

Setiawan juga menyampaikan bahwa kolaborasi banyak pihak itu penting dilakukan, karena untuk menentukan derajat kesehatan setidaknya ditentukan empat faktor yang semuanya harus terpenuhi. "Faktor pertama adalah lingkungan, ini berkaitan dengan infrastruktur, kedua adalah perilaku manusianya, ketiga layanan kesehatan dan keempat faktor genetik," ucapnya.

Ia pun menambahkan bahwa dalam proses verifikasi tersebut, faktor lingkungan bobotnya 40 persen, faktor perilaku 30 persen, layanan kesehatan 20 persen, serta genetik 10 persen.

"Jadi jika kita membicarakan program kesehatan hanya mengandalkan layanan kesehatan saja, jelas tidak akan tercapai karena bobotnya kecil. Jadi harus dirempug bersama," tegas Setiawan.

Oleh karena itu, Provinsi Jabar sebagai koordiantor kabupaten dan kota, terus mendorong daerah yang ditunjuk untuk berkolaborasi dalam pembentukan kabupaten kota sehat, ditambah dengan konsep kerja sama Pentahelix.

Delapan belas kabupaten dan kota yang diusulkan menjadi kabupaten kota sehat 2023 tersebut yakni Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Depok.

"Syarat pertama untuk bisa diajukan menjadi kabupaten kota sehat adalah nilai persentase ODF (Open Defecation Free) harus di atas 82 persen. Oleh karena itu, kita baru bisa mengajukan 18 kabupaten dan kota karena ODF-nya sudah di atas 82 persen, sementara sembilan kabupaten dan kota lainnya masih di bawah 80 persen," tuturnya.