Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tolak Migrasi Kapal Penangkap Ikan di Bawah 30 GT, Ribuan Nelayan Demo di Depan DPRD Indramayu
loading...
Ribuan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (10/8/2023). Foto/Andrian Supendi/MPI
A
A
A
INDRAMAYU - Ribuan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu , Kamis (10/8/2023). Dalam aksinya, mereka menolak untuk melakukan migrasi bagi kapal yang berukuran 30 GT ke bawah.
Ketua Umum Pengurus Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin mengatakan, penolakan tersebut dikarenakan mayoritas pemilik kapal tangkap ikan ukuran 5 GT hingga 30 GT adalah pelaku usaha kecil.
"Mereka berusaha di sektor tangkap ikan dengan modal kecil untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi penolakan ini demi menjaga keberlangsungan usaha nelayan kecil," kata dia, kepada MNC Portal, Kamis (10/8/2023).
Selain itu, Kajidin menuturkan, migrasi kapal tangkap ikan yang berukuran di bawah 30 GT dikhawatirkan akan menambah biaya operasional. Kapal harus membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5 persen dan membeli alat Vessel Monitoring System (VMS) yang harganya mencapai puluhan juta rupiah.
">Ketua Umum Pengurus Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin mengatakan, penolakan tersebut dikarenakan mayoritas pemilik kapal tangkap ikan ukuran 5 GT hingga 30 GT adalah pelaku usaha kecil.
"Mereka berusaha di sektor tangkap ikan dengan modal kecil untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi penolakan ini demi menjaga keberlangsungan usaha nelayan kecil," kata dia, kepada MNC Portal, Kamis (10/8/2023).
Selain itu, Kajidin menuturkan, migrasi kapal tangkap ikan yang berukuran di bawah 30 GT dikhawatirkan akan menambah biaya operasional. Kapal harus membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5 persen dan membeli alat Vessel Monitoring System (VMS) yang harganya mencapai puluhan juta rupiah.
"Kapal harus membayar pungutan PNBP sebesar 5 persen dan membeli alat VMS yang harganya puluhan juta. Padahal selama ini pendapatan mereka tidak pasti," tutur Kajidin.
Kajidin menyatakan, kapal tangkap ikan ukuran di bawah 30 GT menolak diperlakukan sama dengan kapal yang berukuran di atas 30 GT karena akan mematikan usaha nelayan kecil.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Saefudin, menyampaikan, bahwa pihaknya memahami keluhan-keluhan yang disampaikan para nelayan. Namun demikian, lanjut Saefudin, keputusan dan kewenangan tetap berada di pemerintah pusat.
"Kemarin waktu sosialisasi, kami mendapatkan banyak hal yang menjadi keprihatinan kita. Tetapi apa daya, kami anggota DPRD kabupaten hanya bisa memahami. Namun kita siap berjuang bersama-sama menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat," ujar Saefudin, usai menemui para pengunjuk rasa.
(hri)
Explore More