Jawa Barat Jadi Provinsi Pertama Terapkan Work From Anywhere di Indonesia
Senin, 19 Juni 2023 - 18:54 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Kang Emil, kebijakan WFA ini berlaku untuk semua eselon dengan catatan memiliki kinerja yang baik. Tiap pegawai memiliki kuota WFA maksimal empat hari dalam sepekan.
"Semua eselon dan hanya diberikan kepada PNS berprestasi. Kalau ada histori PNS pemalas, jarang datang, otomatis tidak diberi kemudahan itu. Jadi PNS yang mengajukan," jelasnya.
Kang Emil menambahkan, kebijakan ini diberlakukan mulai pekan ini. Hal itu menunjukan Pemprov Jabar selalu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. "Tujuannya tetap sama, pelayanan publik prima, kerja produktif 100%," ucapnya.
Sementara itu, Tim Ahli Gubernur bidang Reformasi, Birokrasi dan Digitalisasi, Juwanda menjelaskan, pegawai yang ingin mendapat WFA bisa mengajukan diri dengan indikator penilaian yang rutin dilaporkan melalui aplikasi penilaian pegawai TRK dan K-Mob.
"Sistem untk Dynamic Working Arrangement ini memakai aplikasi kepegawaian yang sekarang sudah ada. Ada aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) dan aplikasi K-Mob," kata Juwanda.
Penerapan kebijakan tersebut mengacu pada Pergub 102 Tahun 2022 dan Perpres 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah pegawai Aparatur Sipil Negara.
"Semua eselon dan hanya diberikan kepada PNS berprestasi. Kalau ada histori PNS pemalas, jarang datang, otomatis tidak diberi kemudahan itu. Jadi PNS yang mengajukan," jelasnya.
Kang Emil menambahkan, kebijakan ini diberlakukan mulai pekan ini. Hal itu menunjukan Pemprov Jabar selalu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. "Tujuannya tetap sama, pelayanan publik prima, kerja produktif 100%," ucapnya.
Sementara itu, Tim Ahli Gubernur bidang Reformasi, Birokrasi dan Digitalisasi, Juwanda menjelaskan, pegawai yang ingin mendapat WFA bisa mengajukan diri dengan indikator penilaian yang rutin dilaporkan melalui aplikasi penilaian pegawai TRK dan K-Mob.
"Sistem untk Dynamic Working Arrangement ini memakai aplikasi kepegawaian yang sekarang sudah ada. Ada aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) dan aplikasi K-Mob," kata Juwanda.
Penerapan kebijakan tersebut mengacu pada Pergub 102 Tahun 2022 dan Perpres 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah pegawai Aparatur Sipil Negara.
Lihat Juga :
