Komisi V DPR RI Perintahkan Tutup Jalan Nasional untuk Batu Bara, Polda Jambi Beri Dukungan
Jum'at, 31 Maret 2023 - 12:57 WIB
loading...
A
A
A
"Kami tidak punya pilihan lain waktu itu, memang ketika itu tidak ada jalan khusus. Maka pemilik izin menggunakan jalan nasional, mulai Tembesi ke Jambi itu sepanjang lebih kurang 230 kilometer," ungkap Al Haris.
Gubernur juga mengaku telah bekerja keras dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengurai persoalan ataupun kemacetan yang disebabkan oleh angkutan batubara ini.
Namun begitu, sambungnya, hingga sekarang belum menunjukkan kondisi yang signifikan, sehingga kemacetan terus terjadi.
"Langkah yang bisa kami buat, pertama kami buat jalan khusus, saat ini sudah ada 3 perusahaan yang bersedia membangun, jalur sungai. Namun kondisinya masih dangkal, jadi bisanya hanya pas air naik, selanjutnya, bersama TNI-Polri kami untuk membantu mengurangi kemacetan," imbuh Al Haris.
Karena itu, Gubernur Jambi berharap jalan khusus jalur truk angkutan batubara bisa segera direalisasikan secepatnya.
Terpisah, anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi H Bakri menyampaikan bahwa saat ini para pengusaha tambang sudah tidak bisa diajak kerja sama.
"Baru kemarin kita rapat bersama Kementerian Perhubungan, soal aturan jam operasional, kan siang dilarang untuk beroperasi, hingga saat ini masih ada aja yang melanggar," tuturnya.l
Gubernur juga mengaku telah bekerja keras dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengurai persoalan ataupun kemacetan yang disebabkan oleh angkutan batubara ini.
Namun begitu, sambungnya, hingga sekarang belum menunjukkan kondisi yang signifikan, sehingga kemacetan terus terjadi.
"Langkah yang bisa kami buat, pertama kami buat jalan khusus, saat ini sudah ada 3 perusahaan yang bersedia membangun, jalur sungai. Namun kondisinya masih dangkal, jadi bisanya hanya pas air naik, selanjutnya, bersama TNI-Polri kami untuk membantu mengurangi kemacetan," imbuh Al Haris.
Karena itu, Gubernur Jambi berharap jalan khusus jalur truk angkutan batubara bisa segera direalisasikan secepatnya.
Terpisah, anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi H Bakri menyampaikan bahwa saat ini para pengusaha tambang sudah tidak bisa diajak kerja sama.
"Baru kemarin kita rapat bersama Kementerian Perhubungan, soal aturan jam operasional, kan siang dilarang untuk beroperasi, hingga saat ini masih ada aja yang melanggar," tuturnya.l
Lihat Juga :