Dies Natalis ke-67, IPDN Hadirkan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Sebagai Narasumber

SUMEDANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) gelar Seminar Nasional dengan tema ‘Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat. Forum ilmiah ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis ke-67 IPDN, yang jatuh pada Jumat, 17 Maret 2023.

Seminar Nasional ini diselenggarakan di Balairung Jenderal Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3/2023). Dengan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber dan diikuti secara daring oleh peserta di seluruh Indonesia serta disiarkan secara live di kanal Youtube Humas IPDN.

Kegiatan ini diawali dengan pemutaran video tentang sejarah awal berdirinya kampus IPDN sampai dengan saat ini.

Rektor IPDN, Hadi Prabowo, berharap Dies Natalis ke-67 IPDN menjadi lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah Kemendagri yang semakin unggul dan mencetak lulusan berintegritas.

“Dies Natalis ke-67 IPDN ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Sehingga IPDN sebagai sekolah kedinasan di bawah Kemendagri akan mampu menyiapkan kader yang berkompeten, khususnya memberi pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan," ucap Hadi Prabowo.

Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar yang hadir sebagai narasumber mengatakan, alumni IPDN adalah perekat NKRI bahkan ada alumni yang dipercaya pemerintah untuk mengurus soal Politik Dalam Negeri, Pemilu, Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, dan keamanan dalam negeri.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Bahtiar menyampaikan bahwa Pemilu sejak awal memang merupakan sebuah pertarungan, yang bahkan dimulai dari pembuatan aturan pelaksanaannya.

“Pembuatan undang-undang Pemilu itu sejak awal sudah terjadi pertarungan gagasan. Pertempuran segala macam gagasan untuk membangun sistem pemilu, baik secara proporsional terbuka, tertutup, kombinasi, dan lain sebagainya itu semua pertempuran gagasan ilmiah dan ujungnya adalah perebutan kekuasaan”, kata Bahtiar dalam keterangannya.

“Pertarungan dalam Pemilu itu bukan dimulainya pada saat tahapan, tetapi pada saat pembentukan undang-undang nya," tambah Bahtiar.

Dikatakan, Undang-Undang yang pasti akan terus didiskusikan di negeri ini adalah tentang kepemiluan. Karena ini berkaitan dengan pilihan sistem.
"Pilihan sistem ini berkorelasi untuk nantinya menghasilkan konfigurasi kekuatan sosial politik di tingkat nasional," ucap Bahtiar.