Dies Natalis ke-67, IPDN Hadirkan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Sebagai Narasumber
Selasa, 14 Maret 2023 - 21:31 WIB
loading...
IPDN gelar Seminar Nasional dengan tema ‘Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat. (Ist)
A
A
A
SUMEDANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) gelar Seminar Nasional dengan tema ‘Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat. Forum ilmiah ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis ke-67 IPDN, yang jatuh pada Jumat, 17 Maret 2023.
Seminar Nasional ini diselenggarakan di Balairung Jenderal Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3/2023). Dengan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber dan diikuti secara daring oleh peserta di seluruh Indonesia serta disiarkan secara live di kanal Youtube Humas IPDN.
Kegiatan ini diawali dengan pemutaran video tentang sejarah awal berdirinya kampus IPDN sampai dengan saat ini.
Rektor IPDN, Hadi Prabowo, berharap Dies Natalis ke-67 IPDN menjadi lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah Kemendagri yang semakin unggul dan mencetak lulusan berintegritas.
“Dies Natalis ke-67 IPDN ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Sehingga IPDN sebagai sekolah kedinasan di bawah Kemendagri akan mampu menyiapkan kader yang berkompeten, khususnya memberi pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan," ucap Hadi Prabowo.
Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar yang hadir sebagai narasumber mengatakan, alumni IPDN adalah perekat NKRI bahkan ada alumni yang dipercaya pemerintah untuk mengurus soal Politik Dalam Negeri, Pemilu, Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, dan keamanan dalam negeri.
Lebih lanjut terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Bahtiar menyampaikan bahwa Pemilu sejak awal memang merupakan sebuah pertarungan, yang bahkan dimulai dari pembuatan aturan pelaksanaannya.
“Pembuatan undang-undang Pemilu itu sejak awal sudah terjadi pertarungan gagasan. Pertempuran segala macam gagasan untuk membangun sistem pemilu, baik secara proporsional terbuka, tertutup, kombinasi, dan lain sebagainya itu semua pertempuran gagasan ilmiah dan ujungnya adalah perebutan kekuasaan”, kata Bahtiar dalam keterangannya.
“Pertarungan dalam Pemilu itu bukan dimulainya pada saat tahapan, tetapi pada saat pembentukan undang-undang nya," tambah Bahtiar.
Dikatakan, Undang-Undang yang pasti akan terus didiskusikan di negeri ini adalah tentang kepemiluan. Karena ini berkaitan dengan pilihan sistem.
"Pilihan sistem ini berkorelasi untuk nantinya menghasilkan konfigurasi kekuatan sosial politik di tingkat nasional," ucap Bahtiar.
Saat ini, lanjutnya, Undang-Undang Pemilu sedang diuji MK terkait sistem Pemilu dan lain-lain. Saya kebetulan ditugaskan dari pihak pemerintah, sebagai Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, dan sampai hari ini tidak ada pikiran terkait penundaan Pemilu, bahkan mendrafting sekalipun terkait penundaan pemilu pun tidak ada.
"Dan saya pastikan tidak ada agenda pemerintah unruk mengubah konstitusi UUD 1945 saat ini apalagi terkait Pemilu”, tegas Bahtiar.
“Kita sebagai penyelenggara negara harus clear. Pesan untuk rekan-rekan alumni dan civitas akademik IPDN yang melaksanakan Dies Natalis ke-67, kita harus punya sikap tegas untuk melawan pikiran-pikiran kotor para pihak yang hendak mengganggu eksistensi keberadaan IPDN," sebutnya.
"Alumni dan civitas akademik harus solid, maka terkait pemilu 2024 nanti, pilihlah calon Presiden dan calon legislatif yang mendukung eksistensi dan pengembangan IPDN ke arah yang lebih baik. Ini sekolah dibentuk oleh Presiden Soekarno tahun 1956 sebagai lembaga pendidikan kader yang memiliki wawasan nusantara dan perekat NKRI," tutup Bahtiar yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Hadir langsung dalam kegiatan ini sebagai narasumber, antara lain Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. Ketua Bawaslu RI diwakili Oleh Anggota Bawaslu Divisi Sumberdaya Manusia Organisasi dan Diklat, Herwyn JH Malonda. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR. Ketua Dewan Pengarah Perludem, Titi Anggraini.
Selain dihadiri oleh para narasumber, Seminar Nasional yang dipandu oleh host Brigita Manohara ini dihadiri juga oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, di antaranya adalah Direktur Organisasi Kemasyarakatan sekaligus Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa, Direktur Kewaspadaan Nasional, Sri Handoko Taruna. Direktur Politik Dalam Negeri, Syarmadani. Kepala Bagian Perencanaan, Andi Baso Indra. Plt. Kepala Bagian Umum, Roy Putra R.S Goy.
Seminar Nasional ini diselenggarakan di Balairung Jenderal Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3/2023). Dengan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber dan diikuti secara daring oleh peserta di seluruh Indonesia serta disiarkan secara live di kanal Youtube Humas IPDN.
Kegiatan ini diawali dengan pemutaran video tentang sejarah awal berdirinya kampus IPDN sampai dengan saat ini.
Rektor IPDN, Hadi Prabowo, berharap Dies Natalis ke-67 IPDN menjadi lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah Kemendagri yang semakin unggul dan mencetak lulusan berintegritas.
“Dies Natalis ke-67 IPDN ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Sehingga IPDN sebagai sekolah kedinasan di bawah Kemendagri akan mampu menyiapkan kader yang berkompeten, khususnya memberi pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan," ucap Hadi Prabowo.
Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar yang hadir sebagai narasumber mengatakan, alumni IPDN adalah perekat NKRI bahkan ada alumni yang dipercaya pemerintah untuk mengurus soal Politik Dalam Negeri, Pemilu, Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, dan keamanan dalam negeri.
Lebih lanjut terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Bahtiar menyampaikan bahwa Pemilu sejak awal memang merupakan sebuah pertarungan, yang bahkan dimulai dari pembuatan aturan pelaksanaannya.
“Pembuatan undang-undang Pemilu itu sejak awal sudah terjadi pertarungan gagasan. Pertempuran segala macam gagasan untuk membangun sistem pemilu, baik secara proporsional terbuka, tertutup, kombinasi, dan lain sebagainya itu semua pertempuran gagasan ilmiah dan ujungnya adalah perebutan kekuasaan”, kata Bahtiar dalam keterangannya.
“Pertarungan dalam Pemilu itu bukan dimulainya pada saat tahapan, tetapi pada saat pembentukan undang-undang nya," tambah Bahtiar.
Dikatakan, Undang-Undang yang pasti akan terus didiskusikan di negeri ini adalah tentang kepemiluan. Karena ini berkaitan dengan pilihan sistem.
"Pilihan sistem ini berkorelasi untuk nantinya menghasilkan konfigurasi kekuatan sosial politik di tingkat nasional," ucap Bahtiar.
Saat ini, lanjutnya, Undang-Undang Pemilu sedang diuji MK terkait sistem Pemilu dan lain-lain. Saya kebetulan ditugaskan dari pihak pemerintah, sebagai Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, dan sampai hari ini tidak ada pikiran terkait penundaan Pemilu, bahkan mendrafting sekalipun terkait penundaan pemilu pun tidak ada.
"Dan saya pastikan tidak ada agenda pemerintah unruk mengubah konstitusi UUD 1945 saat ini apalagi terkait Pemilu”, tegas Bahtiar.
“Kita sebagai penyelenggara negara harus clear. Pesan untuk rekan-rekan alumni dan civitas akademik IPDN yang melaksanakan Dies Natalis ke-67, kita harus punya sikap tegas untuk melawan pikiran-pikiran kotor para pihak yang hendak mengganggu eksistensi keberadaan IPDN," sebutnya.
"Alumni dan civitas akademik harus solid, maka terkait pemilu 2024 nanti, pilihlah calon Presiden dan calon legislatif yang mendukung eksistensi dan pengembangan IPDN ke arah yang lebih baik. Ini sekolah dibentuk oleh Presiden Soekarno tahun 1956 sebagai lembaga pendidikan kader yang memiliki wawasan nusantara dan perekat NKRI," tutup Bahtiar yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Hadir langsung dalam kegiatan ini sebagai narasumber, antara lain Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. Ketua Bawaslu RI diwakili Oleh Anggota Bawaslu Divisi Sumberdaya Manusia Organisasi dan Diklat, Herwyn JH Malonda. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR. Ketua Dewan Pengarah Perludem, Titi Anggraini.
Selain dihadiri oleh para narasumber, Seminar Nasional yang dipandu oleh host Brigita Manohara ini dihadiri juga oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, di antaranya adalah Direktur Organisasi Kemasyarakatan sekaligus Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa, Direktur Kewaspadaan Nasional, Sri Handoko Taruna. Direktur Politik Dalam Negeri, Syarmadani. Kepala Bagian Perencanaan, Andi Baso Indra. Plt. Kepala Bagian Umum, Roy Putra R.S Goy.
(nag)
Lihat Juga :
