Kriminolog Sebut Pelaku Pembakaran Masjid di Garut Tidak Bisa Kena Pidana, Ini Alasannya
Selasa, 24 Januari 2023 - 15:38 WIB
loading...
Masjid yang bakar pria dengan gangguan jiwa. Foto: Fani/SINDOnews
A
A
A
GARUT - Seorang pria dengan gangguan kejiwaan berinisial E (29) melakukan pembakaran masjid di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pembakaran masjid dilakukan pada Minggu (22/1/2023).
Kriminolog Universitas Islam Bandung, Prof Nandang Sambas menjelaskan, orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
"Di dalam Pasal 44 KUHP ada pengecualian, apabila kejiwaan dia (pelaku) memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana," katanya, Selasa (23/1/2023).
Baca juga: Kronologi Pembakaran Mimbar Masjid Raya Makassar, Pelaku Sengaja Tutupi CCTV
Dijelaskan dia, hukum pidana adalah hukum yang rasional. Artinya, hanya orang yang dinyatakan sehat secara fisik dan psikis yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Dengan kata lain, hukum pidana hanya berlaku bagi seseorang yang memiliki akal sehat. Orang yang terganggu jiwanya, tidak akan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya," sambungnya.
Dilanjutkan dia, setiap orang yang berakal sehat dapat dimintai pertanggungjawaban, karena melakukan perbuatan secara sadar. Dalam hukum, suatu perbuatan harus diketahui unsur objektif dan subjektifnya.
Kriminolog Universitas Islam Bandung, Prof Nandang Sambas menjelaskan, orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
"Di dalam Pasal 44 KUHP ada pengecualian, apabila kejiwaan dia (pelaku) memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana," katanya, Selasa (23/1/2023).
Baca juga: Kronologi Pembakaran Mimbar Masjid Raya Makassar, Pelaku Sengaja Tutupi CCTV
Dijelaskan dia, hukum pidana adalah hukum yang rasional. Artinya, hanya orang yang dinyatakan sehat secara fisik dan psikis yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Dengan kata lain, hukum pidana hanya berlaku bagi seseorang yang memiliki akal sehat. Orang yang terganggu jiwanya, tidak akan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya," sambungnya.
Dilanjutkan dia, setiap orang yang berakal sehat dapat dimintai pertanggungjawaban, karena melakukan perbuatan secara sadar. Dalam hukum, suatu perbuatan harus diketahui unsur objektif dan subjektifnya.
Lihat Juga :
