Waspadai Pembangkangan kepada Negara lewat Media Sosial

Andi Aderus menilai bahwa perilakubughatsebagai tindakan yang mengganggu stabilitas negara, sekaligus mengganggu stabilitas perekonomian. Selain itu pada saat yang sama berdampak ke masyarakat yang jadi tidak bisa hidup dalam perdamaian. Hal inilah yang menjadikan perlunya deteksi dini terhadap hal-hal yang mengarah terhadap perbuatanbughat.

“Begitu pentingnya ketaatan pada pemerintah yang sah, seringkali digambarkan dengan perumpamaan bahwa terhadap pemerintah yang zalim saja kita dilarang untuk melakukan pembangkangan,” ucapnya.

Pasalnya, ketidaktaatan terhadap pemerintah telah menunjukkan dampak besar di beberapa negara timur tengah.

“Contohnya kondisi negara Libya saat ini pun jadi butuh waktu yang lama untuk kembali normal. Setidaknya butuh puluhan bahkan mungkin ratusan tahun untuk mengobati dampak dari pembangkangan terhadap pemimpinnya sendiri,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren DDI Pattojo Kabupaten Soppeng ini.

Dia menjelaskan, dalam pandangan ahlussunnah wal Jamaah, andai kata pemerintah yang menaungi masyarakat memang zalim, maka masyarakat hanya wajib untuk memberikan pendapat dan nasihat kepada mereka tanpa melakukan pembangkangan.

“Karena justru dengan pembangkangan itu akan berdampak jauh lebih buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujar Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) 2020-2024 ini.

Sehingga, Andi menyebut dalam menyampaikan masukan, nasihat, ataupun saran terhadap pemerintah bisa dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang baik, jangan dengan menggunakan narasi-narasi yang dapat mencabik-cabik perasaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Andai kata di kemudian hari kebijakan yang diambil pemerintah perlu dilakukan evaluasi, kita sebagai elemen bangsa dapat memperbaikinya secara bersama-sama sesuai dengan porsi diri kita masing-masing. Jika porsi kita hanya sebatas dapat memberikan saran dan kritik, maka lakukanlah dengan cara yang baik,” tegasnya.

Terakhir, Andi juga menilai kebijakan pemerintah sudah sepatutnya dapat disosialisasikan secara khusus kepada para pemuka agama yang notabene didengar oleh banyak orang.

Pada konteks UU Cipta Kerja, para pemuka agama juga perlu diyakinkan bahwa pada kebijakan pemerintah ini terdapat banyak hal yang positif seperti dapat memangkas birokrasi-birokrasi yang kurang diperlukan yang dapat menghambat percepatan investasi dan lain sebagainya.