Jalur Zonasi Dalam Pengawasan Ketat, Waspadai Manipulasi Data
Minggu, 12 Juli 2020 - 18:27 WIB
Sejak PPDB dibuka awal Juli lalu, Andi Ihwan Patiroy mengaku menerima banyak laporan dari orang tua siswa terkait indikasi kecurangan PPDB. Laporan itu masih terus didalami, termasuk mengumpulkan data untuk membuktikan dugaan pelanggaran itu.
"Kita masih mendalami dan mencari bukti-bukti serta data yang kuat untuk membuktikan itu," ujarnya. (Baca juga: Umat Nasrani Mojokerto Gelar Ibadah dengan Protokol Kesehatan )
Selain mendalami laporan yang masuk, pengawasan PPDB juga diperketat. Pihaknya bahkan menurunkan personel untuk mengawasi aktivitas di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar selama pelaksanaan PPDB.
Termasuk berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengawasi pelaksanaan PPDB. Sebab manipulasi data ini pun dinilai rawan terjadi di sekolah. Ia bahkan akan merekomendasikan untuk mengulang proses pelaksanaan PPDB.
Sebab, selain laporan adanya kecurangan seperti manipulasi data melalui surat keterangan domisili dan kartu keluarga (KK), juknis dan perwali pun disinyalir tidak sinkron.
"Seharusnya proses PPDB ini diulang dan sistemnya diperbaiki, karena disinyalir juga ada perbedaan antara juknis dan perwali," tegasnya. (Baca juga: Banjir 1-5 Meter Rendam Ribuan Rumah di Sintang Kalbar )
"Kita masih mendalami dan mencari bukti-bukti serta data yang kuat untuk membuktikan itu," ujarnya. (Baca juga: Umat Nasrani Mojokerto Gelar Ibadah dengan Protokol Kesehatan )
Selain mendalami laporan yang masuk, pengawasan PPDB juga diperketat. Pihaknya bahkan menurunkan personel untuk mengawasi aktivitas di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar selama pelaksanaan PPDB.
Termasuk berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengawasi pelaksanaan PPDB. Sebab manipulasi data ini pun dinilai rawan terjadi di sekolah. Ia bahkan akan merekomendasikan untuk mengulang proses pelaksanaan PPDB.
Sebab, selain laporan adanya kecurangan seperti manipulasi data melalui surat keterangan domisili dan kartu keluarga (KK), juknis dan perwali pun disinyalir tidak sinkron.
"Seharusnya proses PPDB ini diulang dan sistemnya diperbaiki, karena disinyalir juga ada perbedaan antara juknis dan perwali," tegasnya. (Baca juga: Banjir 1-5 Meter Rendam Ribuan Rumah di Sintang Kalbar )
Lihat Juga :