Lonjakan COVID-19 di Jabar Bakal Terus Terjadi hingga Agustus
Minggu, 12 Juli 2020 - 10:49 WIB
Ketiga, pelimpahan administrasi. Dia menjelaskan, Jabar berpotensi menerima limpahan kasus dari provinsi lain. Artinya, warga tertular di provinsi lain, namun karena ber-KTP Jabar, maka dihitung sebagai kasus warga Jabar.
"Kita juga menerima limpahan kasus dari provinsi lain," imbuh Bony.
Lebih lanjut Bony mengatakan, para pakar sebetulnya kesulitan menentukan kurva penularan, apakah Indonesia saat ini telah melewati gelombang pertama COVID-19 atau belum.
Dia menerangkan, syarat untuk menentukan kurva adalah kapasitas tes masif yang baik. Di awal wabah terjadi, kata Bony, tes masif belum sebaik seperti saat ini.
"Sebenarnya agak sulit menentukan kurva apakah kita masih first wave (gelombang pertama) atau menyongsong second wave (gelombang kedua)," akunya.
Dalam situasi seperti itu, Bony merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah (pemda). Pertama, pemda harus memastikan institusi atau organisasi di bawahnya lebih rajin turun ke lapangan mengecek ventilasi udara berfungsi baik serta melakukan disinfeksi alat pendingin udara (AC) baik di kantor, pabrik, bioskop, mal, pesantren, asrama, dan tempat-tempat berisiko tinggi lainnya.
"Ada wabah yang sumbernya dari AC, itu sempat outbreak di Amerika. Jadi, radang pernapasan akut ternyata sumbernya adalah AC. Jadi harus lebih sering bersih-bersih," katanya.
Kedua, pemda harus menyediakan sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dal mengantisipasi ledakan pasien.
"Kalau ada peningkatan kasus dan misalnya semua harus dirawat, apakah tempat tidur di rumah sakit dan tenaga medis cukup? Ini harus disiapkan pemerintah," ujarnya.
Pemda juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Menurut Bony, betapa pun pemerintah mewajibkan, tapi kalau masyarakatnya tidak patuh, tetap akan sulit berjalan.
"Kita juga menerima limpahan kasus dari provinsi lain," imbuh Bony.
Lebih lanjut Bony mengatakan, para pakar sebetulnya kesulitan menentukan kurva penularan, apakah Indonesia saat ini telah melewati gelombang pertama COVID-19 atau belum.
Dia menerangkan, syarat untuk menentukan kurva adalah kapasitas tes masif yang baik. Di awal wabah terjadi, kata Bony, tes masif belum sebaik seperti saat ini.
"Sebenarnya agak sulit menentukan kurva apakah kita masih first wave (gelombang pertama) atau menyongsong second wave (gelombang kedua)," akunya.
Dalam situasi seperti itu, Bony merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah (pemda). Pertama, pemda harus memastikan institusi atau organisasi di bawahnya lebih rajin turun ke lapangan mengecek ventilasi udara berfungsi baik serta melakukan disinfeksi alat pendingin udara (AC) baik di kantor, pabrik, bioskop, mal, pesantren, asrama, dan tempat-tempat berisiko tinggi lainnya.
"Ada wabah yang sumbernya dari AC, itu sempat outbreak di Amerika. Jadi, radang pernapasan akut ternyata sumbernya adalah AC. Jadi harus lebih sering bersih-bersih," katanya.
Kedua, pemda harus menyediakan sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dal mengantisipasi ledakan pasien.
"Kalau ada peningkatan kasus dan misalnya semua harus dirawat, apakah tempat tidur di rumah sakit dan tenaga medis cukup? Ini harus disiapkan pemerintah," ujarnya.
Pemda juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Menurut Bony, betapa pun pemerintah mewajibkan, tapi kalau masyarakatnya tidak patuh, tetap akan sulit berjalan.
tulis komentar anda