Sumsel Bakal Jadi Provinsi Pertama di Indonesia Gunakan Replikasi KPK Whistleblower Sistem

" Kelebihan lainnya ketika info ini masuk kita tidak perlu catat manual lagi karena ada sistem yang mencatat dan melakukan klasifikasi langsung," ujanya.

Kemudian dari sistem itu pula akan ada analisis dan orang yang melakukan verifikasi. Dalam sistem itu tahapannya kata Cecep sangat lengkap dan tercatat semua oleh sistem. Termasuk monitoring apakah info tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum serta penyelesaiannya berupa apa.

Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM sangat antusias dengan penawaran tersebut. Karena itu Ia segera menginstruksikan agar Inspektorat dan Dinas Kominfo menyiapkan segala sesuatunya agar sistem ini segera dapat diterapkan di Sumsel dan menjadi contoh bagi Provinsi lain di Indonesia.

" Kita tentu akan menyiapkan segala sesuatunya. Sesegara mungkin agar sistem ini segara bisa kita terapkan. Bukan hanya di Provinsi saja saya ingin ini juga digunakan oleh kab/kota se Sumsel. Sehingga nanti apa yang terjadi di kab/kota kota bisa terpantau. Kita targetkan sistem KWS tahun ini bisa jadi," tutupnya.

Selain Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha dan rombongan, hadir juga dalam kesemoatan tersebut Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel Akhmad Najib, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan, dan Plt Kepala Dinsos Sumsel Mirwansyah dan Kepala Dinas Kominfo Sumsel Achmad Rizwan.